Solidaritas Perempuan Desak Kebijakan Adil dan Inklusif di Tengah Proyek Pembangunan

Organisasi Solidaritas Perempuan berharap Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 dapat menjadi ruang refleksi mendalam bagi negara. Harapan ini ditujukan agar pemerintah terdorong untuk menghadirkan kebijakan yang adil, setara, inklusif, dan berkelanjutan bagi perempuan di seluruh Indonesia. Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menyampaikan hal ini saat peluncuran Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 di Jakarta, Rabu (21/1).

Armayanti Sanusi menegaskan bahwa potret yang disuguhkan oleh Solidaritas Perempuan merupakan gambaran nyata kondisi di lapangan. Potret ini harus diakui oleh negara sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan akibat pembangunan.

Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025, yang dibukukan dengan judul "Nyala Harapan: Menolak Tunduk", memotret perjuangan gigih para perempuan. Buku ini menguraikan proses advokasi yang dilakukan oleh perempuan di 12 komunitas dalam menghadapi proyek-proyek pembangunan yang dinilai bersifat patriarki dan tidak berpihak pada mereka.

Sebanyak 6.577 perempuan di berbagai wilayah Indonesia hari ini masih konsisten menyuarakan situasi mereka yang terdampak. Mereka menghadapi berbagai kebijakan patriarki serta dampak negatif dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Suara-suara ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan seringkali mengabaikan perspektif dan kebutuhan perempuan.

Catatan tahunan ini secara spesifik menguraikan beberapa kasus pembangunan yang menimbulkan marginalisasi. Salah satunya adalah pembangunan Makassar New Port di pesisir Kota Makassar. Proyek ini telah menyebabkan marginalisasi dan pemiskinan struktural yang dirasakan langsung oleh perempuan pesisir di area tersebut.

Selain itu, proyek Geothermal Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), juga menjadi sorotan. Proyek ini berdampak serius terhadap hilangnya ruang produksi pangan dan obat tradisional. Akibatnya, terjadi krisis iklim dan lahan yang secara langsung memengaruhi kehidupan dan mata pencarian perempuan di sana.

Armayanti Sanusi menjelaskan bahwa sumber penghidupan para perempuan tersebut kini telah hilang akibat proyek-proyek ini. Mereka juga terpaksa terputus dari identitas mereka sebagai perempuan adat. Kondisi ini menunjukkan bagaimana pembangunan dapat mengikis warisan budaya dan ekonomi lokal.

Isu lain yang diangkat dalam Catatan Tahunan Solidaritas Perempuan 2025 adalah program Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Tengah. Program ini saat ini dikelola oleh militer, menimbulkan kekhawatiran serius. Pendekatan militeristik ini berpotensi mengambil alih peran-peran produksi rakyat secara paksa.

Armayanti Sanusi menambahkan bahwa militerisasi ini tidak hanya mengancam mata pencarian masyarakat. Lebih jauh, ia berpotensi menyebabkan konflik dan kekerasan horizontal di wilayah tersebut. Hal ini juga berpotensi menimbulkan trauma kolektif yang mendalam bagi perempuan petani dan perempuan adat di Kalimantan Tengah.

Kasus-kasus yang diuraikan dalam catatan tahunan ini menunjukkan urgensi bagi negara untuk mengevaluasi kembali model pembangunan yang diterapkan. Solidaritas Perempuan berharap agar pemerintah lebih mengedepankan pendekatan yang partisipatif dan mempertimbangkan dampak sosial serta lingkungan. Kebijakan yang adil dan inklusif adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan membawa kesejahteraan bagi semua, tanpa terkecuali perempuan.

Sumber: AntaraNews