Soal Demo Ojol Tuntut Potongan Tarif, Puan: DPR Sedang Cari Win-Win Solution

Puan menyebut Komisi V (transportasi), Komisi IX (ketenagakerjaan), dan Komisi I (kominfo) bekerja menindaklanjuti tuntutan para driver ojol.

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut potongan tarif aplikasi tak lebih dari 10 persen. Ia memastikan DPR dan Pemerintah terus memfasilitasi agar dapat solusi terbaik bagi semua pihak.

"Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Puan menyebut Komisi V (transportasi), Komisi IX (ketenagakerjaan), dan Komisi I (kominfo) bekerja menindaklanjuti tuntutan para driver ojol.

"Kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Dari komisi V, dari komisi IX dan komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut, apa yang terbaik, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution," ungkap Puan.

Ribuan driver ojol hari ini menggelar aksi di berbagai titik, termasuk Kemenhub, Istana Merdeka, gedung DPR, dan kantor aplikasi. Semua mematikan aplikasi sebagai bentuk protes dan meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan.

Tuntutan mereka mencakup penurunan potongan aplikasi maksimal 10 persen, revisi tarif penumpang, penghapusan program seperti aceng, slot, hemat, prioritas, serta penetapan tarif makanan dan pengiriman yang adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan YLKI.

Para driver juga menuntut Pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022. Selain itu, mendesak Komisi V DPR RI menggelar RDP gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus pun menyatakan akan menggelar RDP pada Senin (26/5) bersama perwakilan driver ojol. "Kami sudah menangkap aspirasi dari teman-teman dan komisi V akan mengagendakan RDP dengan ojol ini hari Senin, jam 1 siang. Setelahnya Komisi V DPR akan mengundang operator," katanya.

Namun, Lasarus mengadakan kedua pihak tidak akan dihadirkan bersamaan. "Kalau didudukkan di hari yang sama, dipaksa untuk mengambil keputusan di ruangan itu, tentu ini masalah dari sisi kita bernegara," jelasnya.

"Jadi yang perlu kita kejar adalah regulasinya. Undang-undangnya yang perlu kita kejar. Kalau untuk demo ini kan salah satu tuntutannya yang meminta untuk potongan 10 persen dari aplikasi," imbuh Lasarus.