LIVE

Sinergitas LKPP dan KPU dalam Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Mampu Hemat Anggaran hingga Rp400 Miliar

E-catalog menjadi wadah antara KPU dan penyedia jasa.

kpu
Sinergitas LKPP dan KPU dalam Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Mampu Hemat Anggaran hingga Rp400 Miliar
Sinergitas LKPP dan KPU dalam Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Mampu Hemat Anggaran hingga Rp400 Miliar (merdeka.com)

Dalam pengadaan logistik untuk Pemilu 2024 LKPP menggunakan metode e-catalog.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi
Kepala LKPP Hendrar Prihadi © 2024 maverick

Sinergitas LKPP dan KPU dalam Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Mampu Hemat Anggaran hingga Rp400 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat pengadaan logistik pemilu 2024.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi
Kepala LKPP Hendrar Prihadi © 2024 maverick

Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau biasa disapa Hendi menjelaskan, atas kerja sama dalam pengadaan logistik pemilu 2024 mampu menghemat anggaran hingga Rp400 miliar.


Hendi mengatakan, dalam pengadaan logistik untuk Pemilu 2024 LKPP menggunakan metode e-catalog. Yang mana, e-catalog menjadi wadah antara KPU dan penyedia jasa.

"Kita dengan KPU sudah bekerja sama ada konsolidasi pengadaan terkait dengan produk-produk logistik yang ada di KPU untuk pemilu," kata Hendi, saat diwawancarai di SCTV Tower, Jakarta, Senin (18/3).


"Dan alhamdullilah angka sekitar Rp400 miliar yang bisa diefisiensi lewat model konsolidasi pengadaan dan juga melalui metode e-katalog antara KPU dan penyedia jasa," ujar dia.

Sebagai informasi, E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

Aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Sebagai salah satu aplikasi yang menjadi 'Peluru' dalam sistem pengadaan pemerintah, e-katalog berinovasi dengan bertambahnya fasilitas 'Pelayanan Informasi' pada laman e-katalog untuk kemudahan pengecekan jadwal dan status kontrak katalog bagi penyedia.


Penambahan fitur ini didasari atas kebutuhan penyedia akan informasi terbaru seputar status pemrosesan pada tahap prakatalog.

Fitur ini memberikan efisiensi bagi para penyedia, karena penyedia tidak perlu datang langsung ke LKPP hanya untuk mencari informasi seputar informasi seputar katalog.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi
Kepala LKPP Hendrar Prihadi © 2024 maverick
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Sambangi Asmat, Wapres Gibran Tanam Pohon Cemara di Katedral Salib Suci

{{caption}}
Genjot Ekonomi Baru, Danantara Sasar Konser Musik hingga Sport Tourism

{{caption}}
DPR Setujui Ribuan Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer

{{caption}}
Operasional MBG Depok Berhenti Sementara, Pekerja Dapur Ikut Diliburkan

{{caption}}
Klasemen Moto3 Ceko 2026: Cemerlang di Brno, Veda Ega Pratama Didekati Rider Malaysia

{{caption}}
LRT Velodrome-Manggarai Diresmikan Agustus 2026

Topik Terkait
{{caption}}
Fakta Unik: Pemkot Kediri Genjot Digitalisasi Pengadaan Lewat E-Katalog V6, Versi Lama Dinonaktifkan!

Pemerintah Kota Kediri serius tingkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa dengan adopsi e-katalog V6. Simak mengapa versi terbaru ini krusial dan bagaimana dampaknya!

Kediri
{{caption}}
Tahukah Anda? KPU Bangka Libatkan PT Pos Indonesia untuk Kelancaran Distribusi Logistik Pilkada Ulang 2025

KPU Bangka gandeng PT Pos Indonesia untuk distribusi logistik Pilkada Ulang 2025. Akankah proses pengiriman ratusan ribu surat suara ini berjalan lancar hingga TPS?

KPU Bangka
{{caption}}
Prabowo Luncurkan Sistem E-Katalog Versi 6.0, Wujudkan Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Pemerintah

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Berita Update
{{caption}}
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun

Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.

Berita Update
{{caption}}
Gelar Sosilasisasi E-Katalog, LKPP Ajak UMKM Surakarta Naik Kelas

Dengan katalog elektronik, LKPP membantu pelaku usaha lokal di Surakarta agar produknya bisa dibeli oleh dinas-dinas di Solo dan bahkan di luar kota

UMKM Naik Kelas
{{caption}}
Hendi Sebut LKPP Ikut Sukseskan Pilkada 2024 Lewat Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pendampingan tersebut merupakan kewajiban LKPP demi menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif.

Pilkada Serentak 2024
{{caption}}
Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Ini Keunggulannya

Keunggulan dari fitur terbaru lainnya disuguhkan LKPP melalui kemudahan menemukan produk, melakukan pembayaran, serta memonitor proses transaksi.

Telkom
{{caption}}
KPU Siapkan Pemutakhiran Data Pemilih dan Dapil Khusus IKN untuk Pemilu 2029

Dia mengatakan, KPU akan menyiapkan tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada tahun 2027.

berita update
{{caption}}
Seskab Teddy Indra Wijaya Soroti Fenomena Inflasi Pengamat, Tekankan Akurasi Data dan Kepercayaan Publik

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyoroti fenomena "inflasi pengamat" yang dinilai kerap menyajikan analisis tidak faktual, sembari menegaskan tingginya kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo.

berita nasional
{{caption}}
KPU Pasaman Barat Catat 326.910 Pemilih dalam Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I 2026

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

alfi syahrin
{{caption}}
Bawaslu Pasaman Barat Awasi Ketat Pemutakhiran Data Pemilih 2026 Demi Akurasi

Bawaslu Pasaman Barat intensif mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih 2026 untuk memastikan akurasi dan integritas, menjadi fondasi penting bagi pemilu berkualitas.

bawaslu pasaman barat
{{caption}}
Akademisi UIN Datokarama Palu Usulkan Kodifikasi Regulasi Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

bawaslu
{{caption}}
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

bambang soesatyo