Serikat Petani Minta Pemerintah Tak Impor Beras, Ini Alasannya

Ongkos produksi yang menjadi penyebab perbedaan harga beras Indonesia dengan Vietnam.

Laporan yang diterimanya di malam sebelum pengungkapan kasus di Batam mencatatkan bahwa harga beras selundupan itu Rp57.000-Rp6.000 per kilogram.

Diketahui, wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang masuk dalam kawasan perdagangan bebas.

Amran dengan tegas menyebut jika para pengritik program food estate tidak paham konteks permasalahan

Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras

Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menegaskan kesiapan menyalurkan tambahan Bantuan Pangan untuk alokasi Juli 2026, mendukung ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga.

Dinas Pangan dan Pertanian (Dinpanpertan) Kabupaten Bangka mencatat 29.738 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan pangan. Penyaluran bantuan pangan ini mencakup alokasi Mei dan Juni 2026 dan bertujuan membantu kebutuhan pokok masyarakat.

Perum Bulog Sumut telah menyalurkan Bantuan Pangan Bulog Sumut kepada lebih dari satu juta penerima manfaat, menargetkan percepatan distribusi untuk mengendalikan inflasi daerah.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat perdagangan bilateral kedua negara.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional merilis data terbaru, menunjukkan lonjakan harga pangan nasional seperti cabai rawit merah yang mencapai Rp82.450/kg dan telur ayam ras Rp30.500/kg, menarik perhatian publik.

Menurut dia, petani saat itu akan memulai panen. Sehingga, kebijakan impor beras akan merugikan petani Indonesia karena harga jual akan anjlok.

Ia menekankan, beras yang dimaksud bukan beras biasa yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Melainkan beras dengan spesifikasi tertentu.

Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional.

Pengamat pertanian Khudori menilai pemerintah perlu memberikan definisi yang jelas mengenai konsep Swasembada Pangan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di masyarakat dan publik dapat menilai capaian pemerintah secara objektif.

Indonesia berupaya keras mewujudkan Strategi Swasembada Beras Berkelanjutan, menghindari jebakan impor pada 2026 dengan memperkuat produksi dan ketahanan pangan nasional secara komprehensif.

Pemerintah memastikan kebutuhan konsumsi untuk komoditas pangan pokok dipenuhi dari produksi lokal.