Satpol PP Gencar Lakukan Penertiban PKL dan Parkir Liar di Depan RSCM Jakarta

Satpol PP Tangerang gencar melakukan penertiban PKL di sejumlah ruas jalan utama dan fasilitas umum, memastikan ketertiban dan kenyamanan ruang publik bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor terus konsisten dalam penertiban PKL Surya Kencana, menghadapi tantangan PKL luar kota demi mewujudkan kawasan yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menertibkan area parkir liar di sejumlah titik strategis, termasuk Grand Indonesia dan RSCM, sebagai upaya mengatasi kemacetan dan ketidaknyamanan warga.

Satpol PP Jakarta Timur menyoroti kawasan Jatinegara dan Cawang sebagai titik rawan keberadaan PKL yang dikeluhkan warga, berdampak pada kemacetan dan ketertiban umum.

Satpol PP Kota Tangerang bersama tim gabungan menertibkan PKL di sepanjang Sungai Cisadane. Penertiban PKL Cisadane ini bertujuan mencegah gangguan lingkungan dan menata kawasan agar tertib, bersih, dan nyaman.

Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan penertiban PKL ilegal di sejumlah ruas jalan utama pasca-libur Lebaran 2026, demi menjaga ketertiban umum dan kenyamanan warga.

Pemerintah Kota Tangerang mulai gencar melakukan penertiban PKL Pasar Sipon di sepanjang Jalan Irigasi Sipon selama 10 hari ke depan. Aksi ini bertujuan mengatasi kemacetan dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib.

Satpol PP Jakarta Selatan gencar lakukan penertiban PKL di Jalan Suryo. Penertiban PKL Satpol PP Jaksel ini mengedepankan pendekatan humanis demi ketertiban umum dan kenyamanan pejalan kaki.

Pemerintah Kota Depok menunjukkan komitmen kuat dalam penataan ruang kota dengan melakukan penertiban PKL dan bangunan liar Depok sebanyak 4.126 unit sepanjang tahun 2025.

Satpol PP Jakarta Barat semakin gencar melakukan Penertiban PKL Kota Tua untuk menegakkan Perda dan memastikan kenyamanan wisatawan di kawasan cagar budaya tersebut.

Satpol PP Depok kembali menertibkan puluhan PKL dan bangunan liar di Pancoran Mas, Depok. Langkah tegas ini diambil untuk mengembalikan fungsi lahan dan menciptakan ketertiban umum.

Kegiatan ini melibatkan 50 personel terdiri atas unsur TNI, polisi, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Bina Marga.

Pemerintah Kota Tangerang membentuk tim pengawasan khusus untuk memastikan pelaksanaan Car Free Night (CFN) bebas dari praktik pungutan liar (pungli) parkir, menciptakan ruang publik yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu kembali mengintensifkan Penertiban PKL Pasar Panorama. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan gangguan kenyamanan, dengan target bebas PKL di luar area pasar pada 2026.

Pemkot Makassar mendata PKL yang ditertibkan untuk diberikan Bantuan KUR. Skema ini bertujuan memberdayakan pedagang agar usaha mereka berkembang di lokasi yang layak dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Makassar sedang gencar menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan drainase. Solusi relokasi PKL Makassar kini tengah disiapkan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi mereka.

Penertiban pedagang kaki lima dilakukan di kawasan eks Pasar Bogor sebagai bagian dari upaya penataan kota yang lebih tertib dan modern, Senin (25/03/2026).

Kasatpol PP Bengkulu melaporkan seorang pedagang kaki lima ke polisi setelah diduga diancam menggunakan senjata tajam saat penertiban di Pasar Panorama, memicu kekhawatiran akan ketertiban umum dan penegakan Perda.

Menurut Budi, laporan terbanyak yang diterima Pemprov DKI masih terkait persoalan jalan dengan jumlah 5.246 laporan.

Pemprov DKI Jakarta mengerahkan 600 personel gabungan untuk menertibkan parkir dan juru parkir liar di 15 lokasi prioritas di ibu kota.

Dinas Perhubungan Kota Kendari gencar melakukan penindakan dengan menggembosi ban kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan Eks MTQ dan depan RS Kota Kendari, sebagai upaya tegas dalam Penertiban Parkir Liar.

Bernard bilang, para jukir beroperasi secara sembunyi-sembunyi meski telah ditindak petugas.

Dari hasil operasi, petugas mengamankan total 13 jukir liar yang kedapatan beroperasi di kawasan Blok M.

Angka fantastis tersebut muncul karena adanya indikasi manipulasi data laporan keuangan dan praktik pungutan ilegal yang dilakukan oleh operator parkir swasta.