Resmi Dibuka, Rute TransJabodetabek Cawang–Cikarang dan Daftar Tarif Terbaru

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi meluncurkan layanan TransJabodetabek untuk rute Cawang-Cikarang (B51) pada Rabu, 11 Februari 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan layanan baru TransJabodetabek dengan rute Cawang menuju Cikarang (B51) pada Rabu, 11 Februari 2025. Layanan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi publik serta mengurangi kemacetan yang sering terjadi.

"Secara resmi kita sudah membuka dari Trans Jabodetabek B51 dari Cawang ke Cikarang sudah resmi dibuka dan ini merupakan aktivitas yang menghubungkan, yang memberikan kontribusi kemacetan yang signifikan antara Cikarang sampai dengan Jakarta Timur," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Pramono juga menjelaskan bahwa tarif untuk perjalanan TransJabodetabek rute Cawang-Cikarang ditetapkan sebesar Rp 3.500 untuk jam operasional dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB. Untuk jam sibuk pagi, yaitu antara pukul 05.00 hingga 07.00 WIB, tarifnya lebih murah.

"Seperti yang saudara-saudara ketahui, untuk tiket dari jam 5 pagi sampai dengan jam 22.00 Rp3.500. Namun untuk perjalanan di pukul 5 sampai 7 pagi akan dikenakan Rp 2.000 seperti trayek yang ada di Bogor," tambahnya.

Pada tahap awal operasional, rute Cawang-Cikarang akan mengerahkan 14 armada bus yang menempuh jarak kurang lebih 89 kilometer dengan 11 titik pemberhentian. "Pada tahap awal ini dipersiapkan 14 armada menempuh lintasan kurang lebih 89 kilometer dan pemberhentian di 11 titik," jelasnya.

Berikut adalah 11 titik pemberhentian TransJabodetabek rute B51 dari Cikarang ke Cawang:

1. Arah Cikarang-CawangHollywood Junction
2. Kasuari
3. Kedasih
4. Boulevard Arcade
5. Jalan Industri Raya 2
6. Cafe Walk
7. Pool Taksi Cawang
8. Cawang Sentral 1 (Penurunan)
9. Arah Cawang-CikarangCawang Sentral 2 (Penaikan)
10. Jalan Industri Raya 1
11. Living Plaza Cikarang

Integrasi Diperlukan

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengungkapkan bahwa pentingnya penguatan integrasi dan kesetaraan dalam moda transportasi publik di Jakarta perlu dilakukan. Hal ini disampaikan mengingat masih terdapat ketimpangan akses yang dialami oleh warga. Dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Transportasi Umum di Jakarta pada Selasa (10/2).

"Transportasi berkelanjutan dipandang sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil." Pantas juga menegaskan bahwa pandangannya ini sejalan dengan sikap politik PDIP yang telah ditetapkan dalam Rakernas I pada Januari 2026. Dalam rakernas tersebut, isu-isu seperti krisis ekologis, mitigasi bencana, dan keberlanjutan lingkungan ditempatkan sebagai agenda strategis.

Masalah yang dihadapi Jakarta dalam sistem transportasi umum hingga saat ini masih cukup serius. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat cepat dan perluasan kawasan permukiman tidak selalu diimbangi dengan penyediaan angkutan umum massal yang memadai.

"Konsentrasi kegiatan ekonomi di pusat kota telah membentuk pola mobilitas yang tidak efisien, dan bergantung pada kendaraan pribadi," ungkap Pantas.

Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan cakupan, kapasitas, serta integrasi layanan angkutan umum, terutama di kawasan penyangga, menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar transportasi publik dapat berfungsi dengan baik dan merata bagi seluruh warga Jakarta.

Ketidakmerataan Akses

Menurutnya, ketimpangan dalam akses mobilitas masih terjadi antara warga yang tinggal di pusat kota dan masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di daerah pinggiran. Mereka sangat bergantung pada moda transportasi informal serta melakukan perjalanan yang cukup jauh.

"Pengelolaan moda transportasi publik yang berkelanjutan, transparan, berkeadilan, dan bebas korupsi menjadi harapan seluruh masyarakat DKI Jakarta," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa transportasi yang berkelanjutan harus mampu menjamin hak mobilitas bagi semua warga kota. Ini berarti bahwa akses yang aman dan terjangkau harus dipastikan, terutama bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.