Rencana Gubernur Pramono Ingin Buat Beasiswa Mirip LPDP
Program ini nantinya memungkinkan penerima untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri tapi untuk warga Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana meluncurkan program beasiswa setara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang khusus diperuntukkan bagi warga Jakarta.
Program ini nantinya memungkinkan penerima untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah di tengah pembangunan infrastruktur yang dinilainya akan berjalan dengan sendirinya.
“Kami sedang menggagas supaya di Jakarta ini, kalau di pusat ada LPDP, maka kami ingin membuat LPDP khusus provinsi DKI Jakarta, bisa sekolah di luar negeri,” kata Pramono dalam sambutannya di acara Pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, Rabu (10/9).
Ia menegaskan, kebijakan itu diperlukan agar Jakarta sebagai kota global mampu melakukan perbaikan dan perubahan yang berkelanjutan.
Dia menyebut, peningkatan kualitas SDM merupakan kunci untuk mempersempit kesenjangan sosial yang masih terjadi di ibu kota.
KJP dan KJMU Tetap Jalan
Selain rencana beasiswa tersebut, Pramono memastikan program bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan tanpa ada pengurangan. Saat ini, kata Pramono KJP telah menjangkau 707.622 siswa, sementara KJMU diberikan kepada 16.979 mahasiswa.
Cakupan KJMU, kata Pramono kini juga diperluas hingga jenjang pascasarjana. Jika sebelumnya hanya untuk program sarjana (S1), kini penerima bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dan doktoral (S3).
“Kami tahu problem utama Jakarta itu bukan di Sudirman, Thamrin, atau Gatot Subroto, tapi di gang-gang dan tempat warga yang kurang beruntung. Karena itu pendidikan menjadi pintu penting untuk perbaikan,” ujar Pramono.
Ia menambahkan, masyarakat lapisan bawah kini lebih tenang karena berbagai bantuan pendidikan dan bantuan sosial (Bansos) dari Pemprov DKI Jakarta terus ditingkatkan.
Pramono bilang, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengurangi disparitas atau ketimpangan ekonomi di ibu kota.