Puan Tegaskan Prinsip ‘No One Left Behind’, Minta Negara Hadir Untuk Pulau Enggano Bengkulu

Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai membuat 4.000 warga Enggano terisolir. Masyarakat kekurangan pangan, hasil bumi & panen tak bisa dijual.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti serius krisis yang melanda Pulau Enggano, Bengkulu, akibat dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai sejak Maret 2025. Kondisi ini menyebabkan terhentinya akses kapal penumpang dan logistik yang berdampak pada terganggunya distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan ekonomi warga.

"Kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai hambatan teknis biasa, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mengancam kehidupan warga di salah satu pulau terdepan Indonesia tersebut," ujar Puan, Jumat (20/6/2025).

Pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai membuat 4.000 warga Enggano terisolir. Masyarakat kekurangan pangan, hasil bumi dan panen tak bisa dijual, dan akses kesehatan terputus.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bengkulu menyesalkan sikap Pemda Bengkulu yang seolah tak peduli terhadap krisis. Mereka meminta pemerintah berhenti menyampaikan narasi bahwa Enggano sudah tertangani, karena kenyataannya justru sebaliknya.

Puan pun menegaskan, negara harus hadir melindungi dan melayani warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terdepan. "Ketidakhadiran negara dalam kondisi mendesak seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif tanggung jawab publik. Negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya," tegas Puan.

Puan juga menegaskan, krisis ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dan pentingnya perencanaan infrastruktur serta respons cepat. "Pulau-pulau kecil bukan daerah terpinggirkan, melainkan bagian sah dari republik ini," ujarnya.

Puan menekankan pentingnya prinsip ‘No one left behind’ dalam Agenda SDGs 2030 untuk kesetaraan dalam pembangunan berkelanjutan. "Memastikan bahwa semua orang, terutama kelompok rentan, mendapatkan manfaat dari pembangunan dan tidak ada yang tertinggal. Apalagi ini rakyat tumpah darahnya sendiri," ucap Puan.

Puan pun mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk segera mengirimkan kapal logistik dan penumpang serta mempercepat pengerukan pelabuhan. Ia juga meminta intervensi darurat dari Kemensos, Kemenkes, dan BNPB untuk menjamin hak dasar warga.

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya percepatan regulasi berpihak kepulauan, seperti RUU Daerah Kepulauan, untuk menciptakan keadilan spasial dan solidaritas kewilayahan. "keberhasilan pembangunan bukan semata besarnya proyek infrastruktur, tetapi sejauh mana negara hadir dalam situasi-situasi paling mendesak bagi rakyatnya, sekecil dan sejauh apa pun mereka berada dari pusat," tegas Puan.

Puan memastikan DPR akan terus mengawal penyelesaian krisis ini hingga warga Pulau Enggano mendapatkan solusi yang adil. "DPR RI akan pastikan kebijakan negara tidak melupakan warganya di ujung terdepan wilayah Indonesia," pungkas Puan.