Pramono Ungkap 270 Ribu Peserta PBI BPJS di Jakarta Terdampak Penonaktifan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, meski ratusan ribu warga terdampak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Sebanyak 270.000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Jakarta terdampak penonaktifan status kepesertaan yang mulai berlaku per 1 Februari 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia terkait penyesuaian data penerima bantuan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, meski ratusan ribu warga terdampak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pelayanan kesehatan tetap diberikan tanpa pengurangan.
"Kalau di Jakarta dihitung berapa yang kemudian perlu direaktivasi atau sudah atau belum, kurang lebih 270.000 peserta yang terdampak," kata Pramono di Puskesmas Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Pemprov DKI Jakarta
Meski begitu, Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap hadir untuk menanggung layanan kesehatan bagi warga yang terdampak penonaktifan tersebut, sambil menunggu pemutakhiran data dari pemerintah pusat.
"Pemerintah Jakarta tetap harus hadir untuk kemudian mengatasi, menanggulangi kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, Pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama,” ujarnya.
Pramono menyampaikan, layanan yang diberikan tidak hanya untuk pengobatan ringan, tetapi juga mencakup penyakit berat dan layanan medis berbiaya tinggi.
"Tidak ada berkurang termasuk untuk penyakit-penyakit yang berat yang diderita oleh masyarakat dan juga kalau harus rawat inap, cuci darah, operasi katarak, layanan rutin lainnya sehingga kita akan tetap lakukan," kata Pramono.
Menjamin Layanan Tetap Berjalan
Untuk menjamin layanan tetap berjalan, Pemprov DKI akan mengalihkan peserta penerima manfaat yang belum tereaktivasi ke skema kepesertaan yang ditanggung Pemprov DKI.
“Jakarta itu tetap akan meng-cover itu, karena Jakarta punya ruangnya untuk itu, ada yang disebut segmen PBPU BP Pemda,” ujarnya.
"Jadi siapapun yang kemudian misalnya belum tereaktivasi, Jakarta akan memberikan pelayanan yang sama," katanya.