Prabowo Heran Anak Usaha BUMN Tak Boleh Diaudit: Aturan Dari Mana?

Presiden Prabowo Subianto menyoroti regulasi yang menghambat **audit cucu perusahaan BUMN**, mempertanyakan transparansi dan tata kelola entitas negara. Simak selengkapnya kritik tajam Presiden Prabowo terhadap aturan yang membatasi pengawasan keuangan an

Presiden Prabowo Subianto berencana menempatkan Utusan Khusus Presiden Awasi BUMN untuk memperketat pengawasan dan mencegah kebocoran kekayaan negara, memastikan tata kelola yang baik.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan reformasi besar-besaran pada BUMN dan BUMD guna meningkatkan tata kelola dan fokus pada kepentingan publik.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan direksi BUMN secara menyeluruh menyusul kinerja yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara dan praktik tidak jujur, memicu pertanyaan tentang masa depan tata kelola perusahaan pelat merah.

Prabowo menekankan agar para direksi yang merasa tidak mampu menjalankan tugas sesuai mandat perusahaan negara segera mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto memberikan kritik tajam kepada direksi BUMN yang mengalami kerugian, tetapi masih mengajukan permohonan bonus atau tantangan.

Prabowo menekankan perlunya pengurangan jumlah komisaris BUMN menjadi maksimal enam orang. Selain itu, komisaris tidak berhak menerima tantiem jika rugi.

Prabowo menyentil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki banyak direksi dan komisaris namun merugi.

"Kita akui seringkali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa, kalau nanti dia boros tidak apa-apa," kata Prabowo

Prabowo memberikan arahan tertutup kepada jajaran pimpinan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan direksi BUMN dalam acara Townhall Meeting Danantara

Prabowo meminta semua direksi BUMN meninggalkan praktik-praktik penyelewengan dan kurang efisien.

Prabowo optimistis, dengan pengelolaan yang baik, Danantara dapat menghasilkan dana besar bagi Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Ia menilai tindakan terdakwa keputusan bisnis strategis, bukan tindak pidana, menimbulkan pertanyaan besar tentang definisi keru

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menegaskan keselamatan layanan penyeberangan adalah prioritas utama perusahaan di tengah tingginya mobilitas, diperkuat standar operasional dan kesiapan armada.

Proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di Gresik menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Apakah pertumbuhan ekonomi ini benar-benar mampu mewujudkan pemerataan bagi masyarakat dan menciptakan lapan

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mengumumkan penetapan seluruh laba tahun buku 2025 sebagai dividen tunai sebesar Rp190,85 miliar, menunjukkan komitmen kuat perseroan terhadap pemegang saham dan optimisme akan kinerja berkelanjutan.

Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung program peningkatan pendidikan di Kabupaten Karawang.

Satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis.

Para pengusaha dikenakan bunga 9 persen apabila meminjam di bank. Sementara itu, bunga untuk rakyat miskin lebih besar dibandingkan pengusaha yakni, 24 persen.

Uang senilai Rp10,2 triliun itu disusun rapi dengan pecahan uang Rp100.000 di sebelah kanan, kiri, dan tengah panggung.

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan usai kecelakaan KA Bekasi Timur, termasuk penanganan 76 perlintasan rawan.

Dengan bobot 1,13 ton, sapi berjenis Simental-PO (Peranakan Ongole) itu memang tampak menonjol di antara sapi lainnya

Dalam forum tersebut, ia menegaskan kembali komitmen kuat Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kelestarian hutan.