Pj Gubernur Kaltim Jamin Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024

Kemenkum Kalsel menegaskan Integritas ASN Kemenkum Kalsel adalah harga mati demi pelayanan publik berkualitas. Simak mengapa profesionalisme dan netralitas ASN sangat krusial!

“Silakan masyarakat awasi kami semua (ASN), jika ada bukti untuk ASN yang tidak netral maka akan saya tindak tegas,” ucap Fatoni.

Pada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.

Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Kemendagri telah menekankan kepada kepala daerah agar menjaga netralitas ASN pada Pilkada.

Netralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.

Jumlah DPT di Provinsi Kaltim sebanyak 2,7 juta orang yang tersebar di 11.441 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Dalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.

Masyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Gubernur juga menawarkan fasilitas asrama atlet Gelora Kadrie Oening kepada siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Kaltim.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, khususnya DP2KUKM Kaltim yang menyiapkan data secara komprehensif.

Di Bontang, gubernur meninjau pabrik energi dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang memanfaatkan void tambang sebagai sumber cadangan air.

Digitalisasi tidak hanya sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, serta daya saing daerah.

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) menyebut langkah ini sebagai tonggak penting menuju pemerataan pembangunan berbasis digital di Benua Etam.

Melalui SAKTI GEMAS, Pemprov Kaltim berharap pelayanan pemerintah bisa cepat, mudah, dan dekat dengan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik perpanjangan masa transisi penerapan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 persen. Simak bagaimana Pemkab Bulungan menyusun strategi fiskal daerahnya.

Sistem kerja hibrida bagi ASN untuk meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas kerja, serta memberikan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.

Ia menjelaskan, semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan.

Aksi B.S. terbongkar setelah pengunjung lain curiga dan langsung melapor ke satpam.

Pemerintah Kota Bengkulu menginvestigasi dugaan penyalahgunaan data SPMB 2026 yang melibatkan seorang lurah, memicu terhentinya bantuan sosial warga. Kasus ini menyoroti integritas ASN.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan untuk ASN guna memperkuat literasi keamanan informasi, memastikan integritas dan kerahasiaan data negara di era digital.