Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Aceh Tamiang: Percepat Rehabilitasi Pascabanjir

Masa tanggap darurat banjir di Kabupaten Aceh Tamiang diperpanjang hingga 3 Februari 2026, guna mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta memaksimalkan bantuan darurat bagi korban banjir.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan perpanjangan masa tanggap darurat banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kebijakan ini berlaku hingga 3 Februari 2026. Perpanjangan ini bertujuan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir.

Keputusan ini memberikan fleksibilitas signifikan dalam pengadaan barang dan jasa yang sangat dibutuhkan. Termasuk di dalamnya adalah alat berat untuk membersihkan lumpur dari area terdampak. Pengadaan dapat dilakukan melalui penunjukan langsung, bukan tender biasa yang memakan waktu lebih lama.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebelumnya telah memperpanjang masa tanggap darurat dari 20 Januari hingga 3 Februari 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh lumpur dibersihkan dari permukiman warga. Selain itu, bantuan darurat bagi korban banjir dapat dimaksimalkan dengan lebih baik.

Fleksibilitas Pengadaan untuk Pemulihan Cepat

Masa tanggap darurat memungkinkan pengadaan barang dan jasa esensial dilakukan secara lebih cepat. Prosedur penunjukan langsung dapat diterapkan untuk kebutuhan mendesak. Ini berbeda dengan prosedur normal yang memerlukan tender terbuka dan waktu yang lebih panjang.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa setelah masa darurat berakhir, pengadaan harus mengikuti prosedur standar. Misalnya, untuk loader atau kebutuhan pemerintah lainnya, proses tender umum akan kembali berlaku. Hal ini menunjukkan urgensi perpanjangan status darurat saat ini.

Fleksibilitas ini krusial untuk segera mendatangkan alat berat. Alat-alat tersebut sangat diperlukan untuk membersihkan sisa-sisa lumpur pasca-banjir. Dengan begitu, pemulihan infrastruktur dan lingkungan dapat berjalan lebih efisien.

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Proses Pengadaan

Meskipun ada fleksibilitas, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Semua proses pengadaan harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Tidak boleh ada penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi atau praktik korupsi.

Setiap kebijakan percepatan ini berada di bawah pengawasan ketat auditor internal pemerintah. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga turut serta dalam pengawasan. Ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah potensi penyelewengan.

Melalui mekanisme pengawasan ini, pemerintah berharap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Tamiang berjalan cepat. Selain itu, prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih tetap terjaga. Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Dampak Banjir dan Upaya Penanganan di Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah yang terdampak parah oleh banjir dan tanah longsor. Bencana ini melanda tiga provinsi di Sumatra pada akhir November 2025. Provinsi lain yang terdampak adalah Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Data dari Posko Terpadu Aceh Tamiang per 22 Januari 2026 menunjukkan dampak signifikan. Banjir dan tanah longsor telah merenggut 101 korban jiwa di Aceh Tamiang. Sebanyak 18 orang lainnya mengalami luka-luka akibat bencana ini.

Sebanyak 12 kecamatan di Aceh Tamiang turut terdampak oleh bencana tersebut. Laporan juga mencatat 1.435 keluarga atau 5.901 jiwa terpaksa mengungsi. Pemerintah terus berupaya memberikan bantuan dan memastikan pemulihan berjalan optimal.

• Korban jiwa di Aceh Tamiang: 101 orang.
• Korban luka-luka: 18 orang.
• Kecamatan terdampak: 12 kecamatan.
• Jumlah keluarga mengungsi: 1.435 keluarga.
• Jumlah jiwa mengungsi: 5.901 jiwa.
• Masa tanggap darurat diperpanjang hingga 3 Februari 2026.

Sumber: AntaraNews