Gubernur Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Hingga Akhir Januari 2026
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali menetapkan Perpanjangan Tanggap Darurat Aceh untuk bencana hidrometeorologi hingga 29 Januari 2026, guna memastikan pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, secara resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayahnya. Keputusan ini merupakan perpanjangan keempat yang berlaku selama tujuh hari, mulai 23 hingga 29 Januari 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan menjangkau seluruh masyarakat terdampak.
Penetapan perpanjangan status tanggap darurat ini diumumkan oleh Mualem dalam sebuah rapat virtual pada Kamis malam, 22 Januari 2026. Rapat tersebut diselenggarakan di ruang Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, yang berlokasi di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Keputusan strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi dampak bencana.
Perpanjangan status ini didasarkan pada koordinasi intensif dengan pemerintah pusat serta merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 21 Januari 2026. Hal ini juga mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana yang belum tuntas serta sebaran korban yang masih membutuhkan perhatian serius di berbagai wilayah Aceh.
Alasan Mendesak Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana
Perpanjangan status tanggap darurat ini bukan tanpa alasan kuat, melainkan didasari oleh kondisi lapangan yang masih memerlukan penanganan serius. Sejumlah daerah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, melaporkan bahwa upaya penanganan darurat bencana belum sepenuhnya rampung. Kondisi ini menuntut kelanjutan fokus dan sumber daya dari pemerintah daerah.
Mualem menjelaskan, perpanjangan keempat ini krusial untuk mempercepat berbagai upaya pemulihan pasca-bencana. Ini mencakup pembersihan lingkungan secara menyeluruh, distribusi bantuan logistik yang merata, serta penyediaan layanan kesehatan yang memadai bagi warga. Selain itu, perbaikan akses masyarakat, terutama ke gampong-gampong terpencil, menjadi prioritas utama.
Fokus lain dari perpanjangan ini adalah memastikan seluruh elemen, mulai dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, hingga dunia usaha, dapat terus bersinergi. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan Aceh, sehingga fasilitas publik, permukiman, sekolah, dan perekonomian warga dapat segera kembali normal.
Prioritas Penanganan dan Instruksi Gubernur Aceh
Dalam arahannya, Gubernur Muzakir Manaf secara khusus menyoroti kondisi di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, yang membutuhkan perhatian ekstra. Wilayah tersebut sangat mendesak untuk segera dibangun setidaknya delapan jembatan darurat. Saat ini, warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual, yang sangat berisiko terutama saat debit air tinggi dan arus deras.
Sejalan dengan penetapan Perpanjangan Tanggap Darurat Aceh, Mualem juga menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah strategis di lapangan. Koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian menjadi kunci dalam upaya ini. Tujuannya adalah menuntaskan pembersihan pemukiman, fasilitas ibadah, sekolah, dan lahan pertanian warga yang terdampak.
Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang masih terisolir. Selain itu, prioritas utama juga diberikan pada pencarian korban yang masih belum ditemukan. Mualem menargetkan penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P) paling lambat pada 2 Februari 2026, sebagai langkah awal menuju pemulihan jangka panjang.
Sumber: AntaraNews