Bantuan Mendagri Percepat Pemulihan Aceh Tamiang Pascabencana

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyalurkan bantuan terpadu untuk percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, memastikan fungsi pemerintahan dan ekonomi pulih kembali.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, telah menyalurkan bantuan terpadu. Bantuan ini berasal dari Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyaluran bantuan ini dilakukan di Kompleks Kantor Bupati Aceh Tamiang, Aceh, sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat.

Bantuan Presiden Republik Indonesia yang disalurkan berupa sembilan unit alat berat jenis skid steer loader. Alat ini dirancang khusus untuk mempercepat pembersihan lumpur di permukiman warga, terutama di gang-gang sempit tanpa merusak bangunan. Sementara itu, Kemendagri turut memperkuat dukungan dengan menyediakan 5.000 pasang sepatu bot, 3.000 unit gerobak dorong, 1.000 sekop, dan 1.000 cangkul.

Dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang, Mendagri Tito Karnavian didampingi Bupati Armia Pahmi. Ia menegaskan bahwa Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat banjir dan lumpur, yang melanda pusat pemerintahan serta berbagai fasilitas publik.

Dukungan Logistik dan Personel untuk Pemulihan Cepat

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sembilan unit skid steer loader yang disalurkan memiliki ukuran mini, sehingga sangat efektif untuk masuk ke gang-gang. Alat ini krusial dalam upaya membersihkan sisa lumpur yang masih banyak di area permukiman warga. Pemilihan alat yang tepat ini merupakan strategi untuk memastikan pembersihan dapat dilakukan secara menyeluruh dan efisien.

Selain alat berat, dukungan lapangan dari Kementerian Dalam Negeri juga sangat vital. Ribuan pasang sepatu bot, gerobak dorong, sekop, dan cangkul disediakan untuk melengkapi kebutuhan para relawan dan masyarakat. Ketersediaan peralatan ini memastikan bahwa upaya pembersihan dapat berjalan lancar dan aman bagi semua pihak yang terlibat.

Upaya percepatan pemulihan juga diperkuat dengan penambahan personel di lapangan. Dukungan pasukan telah ditingkatkan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu, sebanyak 1.788 taruna dari berbagai sekolah kedinasan, seperti Akmil, AL, AU, Akpol, Kadet Universitas Pertahanan, serta Politeknik Siber dan Sandi Negara, turut dikerahkan untuk membantu proses pemulihan di Aceh Tamiang.

Progres Pemulihan dan Alokasi Anggaran Pemerintah

Tito Karnavian menyampaikan bahwa kondisi Aceh Tamiang kini menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan masa awal bencana. Infrastruktur penting seperti listrik dan internet telah kembali lancar, serta tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota tersebut sudah beroperasi. Meskipun persoalan air minum masih menjadi fokus, aktivitas ekonomi masyarakat seperti toko dan warung sudah mulai buka kembali.

Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, didukung berbagai kementerian dan lembaga, terus bekerja secara gotong royong sejak hari pertama pascabencana. Kolaborasi ini bertujuan untuk memulihkan fungsi pemerintahan, layanan publik, serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Sinergi yang kuat ini menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan dampak bencana.

Dari sisi anggaran, pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan keuangan yang substansial. Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan bantuan berupa biaya harian Rp15 ribu, biaya perabotan Rp3 juta, dan stimulan ekonomi Rp5 juta bagi korban terdampak. Selain itu, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 dikembalikan seperti tahun 2025, dengan total lebih dari Rp10 triliun dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, termasuk Aceh.

Mendagri berharap bahwa sumbangan dan bantuan dari Presiden ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses pemulihan di Aceh Tamiang. Wilayah ini menjadi prioritas karena merupakan satu-satunya pemerintahan yang belum sepenuhnya beroperasi normal. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat diharapkan dapat mengembalikan kondisi Aceh Tamiang seperti sedia kala.

Sumber: AntaraNews