Percepatan SLHS Dapur MBG di Lombok Tengah: Upaya Jamin Higiene Program Makan Bergizi
Upaya percepatan penerbitan SLHS Dapur MBG di Lombok Tengah terus digencarkan Dinkes demi menjamin keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis bagi 300 ribu penerima manfaat.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Tengah sedang gencar mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini khusus ditujukan bagi Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Percepatan ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada masyarakat.
Hingga saat ini, sebanyak 48 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah berhasil mengantongi SLHS. Namun, masih banyak dapur lain yang dalam proses pengurusan sertifikat penting ini.
Progres dan Tantangan Penerbitan SLHS Dapur MBG
Kepala Dinkes Kabupaten Lombok Tengah, Suardi, mengungkapkan bahwa meskipun 48 Dapur MBG sudah bersertifikat, masih banyak yang belum. Pihaknya terus melakukan pengawasan intensif agar pengelola SPPG segera mengurus syarat penerbitan SLHS. Dinkes berkomitmen memberikan pendampingan penuh.
"Kami tetap memberikan pendampingan, agar semua SPPG di Lombok Tengah memiliki SLHS," kata Suardi. Ia menambahkan bahwa Dapur MBG yang belum memiliki sertifikat tetap beroperasi. Hal ini karena proses pengajuan dan penerbitan SLHS masih terus berjalan.
Proses pengurusan SLHS ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan setiap hidangan yang disajikan aman dan bergizi. Ini juga menunjukkan komitmen terhadap kesehatan masyarakat.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Jangkauan
Komandan Kodim 1620/Lombok Tengah, Letkol Arm Rangkuti Karimmuddin, menyatakan bahwa evaluasi program MBG berjalan baik. Kendala pasokan dan kualitas bahan pangan yang sempat muncul kini telah teratasi secara signifikan. Ini memastikan penyaluran makanan berjalan lancar.
"Kendala pasokan dan kualitas bahan pangan sudah teratasi sehingga ketika disalurkan kepada siswa siswi sesuai jadwal, insyaallah tidak ada lagi kasus keracunan,” ujar Letkol Rangkuti. Program ini telah menjangkau 300 ribu penerima manfaat.
Saat ini, terdapat 58 SPPG di Lombok Tengah, namun jumlah ini belum merata di 12 kecamatan. Pihaknya terus memetakan titik-titik Dapur MBG agar distribusi lebih merata. Harapannya, setiap wilayah dengan radius lima kilometer dari sekolah memiliki Dapur MBG.
Kendala Operasional dan Koordinasi dengan BGN
Letkol Rangkuti juga mengakui adanya beberapa SPPG yang belum beroperasi karena terkendala prosedur pencairan dana. Dana ini berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN). Pihaknya berharap kendala ini segera teratasi.
Penyelesaian masalah ini penting agar penyaluran paket MBG kepada pelajar tidak terganggu. "Ini berangsur-angsur diselesaikan,” tegasnya. Koordinasi terus dilakukan untuk memperlancar proses ini.
Selain itu, Kodim 1620/Lombok Tengah terus mendorong agar seluruh Dapur MBG segera mengantongi SLHS dan sertifikat pendukung lainnya. Sertifikat ini mungkin hal baru, namun akan dilengkapi seiring waktu. "Yang belum mengurus SLHS segera diinventarisasi, laporkan apa kendala dan kami koordinasikan langsung dengan BGN,” tambahnya.
Sumber: AntaraNews