Penguatan Verifikasi Jadi Kunci Utama Komdigi Lindungi Masyarakat dari Penipuan Digital

Komdigi menekankan penguatan verifikasi sebagai langkah krusial untuk melindungi masyarakat dari maraknya kejahatan penipuan digital, terutama setelah laporan Global Fraud Index menempatkan Indonesia pada posisi rentan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya penguatan sistem verifikasi untuk membentengi masyarakat dari ancaman kejahatan penipuan yang kian marak. Upaya ini menjadi prioritas mengingat modus penipuan yang semakin canggih dan merugikan banyak pihak.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arifiyadi, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengonsolidasikan berbagai inisiatif pencegahan dari beragam sektor. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh pengguna di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Teguh di Jakarta Selatan pada Kamis, menanggapi hasil laporan Global Fraud Index 2025 yang dirilis oleh Sumsub. Laporan tersebut menyoroti tingkat perlindungan penipuan di Indonesia yang masih sangat rendah dibandingkan negara lain.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Regulasi Ketat untuk Perlindungan

Pemerintah melalui Komdigi aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pertahanan terhadap penipuan. Teguh Arifiyadi menyebutkan adanya inisiatif seperti Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan pencegahan dari Komdigi, serta peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan sektor swasta.

Ke depannya, Komdigi berencana membangun model kerja sama yang lebih erat dengan sektor swasta guna mengintensifkan upaya pencegahan penipuan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam melawan berbagai modus kejahatan digital.

Selain kolaborasi, Teguh juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, khususnya terkait sistem verifikasi yang mencakup verifikasi nomor seluler, identitas pengguna, tanda tangan digital, hingga verifikasi pengguna layanan pemerintah. Verifikasi yang ketat dan konsisten adalah fondasi ekosistem digital yang aman.

Bahaya Social Engineering dan Pentingnya Literasi Digital

Teguh Arifiyadi menjelaskan bahwa faktor terbesar penyebab seseorang terjerat penipuan adalah metode social engineering, yang menyumbang lebih dari 70 persen kasus. Modus ini melibatkan manipulasi psikologis terhadap korban agar secara sukarela menyerahkan informasi sensitif kepada pelaku penipuan.

Kecanggihan teknologi atau perangkat tidak serta merta menjamin seseorang terbebas dari ancaman penipuan jika tidak diimbangi dengan kewaspadaan dan literasi digital yang memadai. Penipu seringkali memanfaatkan kelengahan dan kurangnya pemahaman korban.

Bahkan, Teguh menekankan bahwa tingkat pendidikan tidak menjadi jaminan seseorang terhindar dari penipuan. Profesor atau doktor sekalipun bisa menjadi korban jika tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang modus-modus penipuan digital dan cara menghindarinya.

Indonesia dalam Sorotan Global Fraud Index 2025

Pernyataan Komdigi ini merupakan respons terhadap laporan Global Fraud Index 2025 yang dirilis oleh perusahaan verifikasi global Sumsub. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi yang mengkhawatirkan dalam hal perlindungan terhadap penipuan.

Indonesia menempati peringkat ke-111 dari 112 negara dengan skor indeks 6,53, menjadikannya negara dengan risiko fraud tertinggi kedua setelah Pakistan. Skor yang lebih tinggi dalam indeks ini mengindikasikan risiko penipuan yang lebih besar dan ketahanan yang lebih lemah.

Indeks ini menilai ketahanan fraud berdasarkan empat pilar utama:

Rata-rata skor global berada di angka 2,79, menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk meningkatkan ketahanan terhadap penipuan. Penguatan verifikasi dan literasi digital menjadi langkah fundamental untuk memperbaiki kondisi ini.

Sumber: AntaraNews