Pendidikan Merata: Sekolah Rakyat Kutim Siap Manfaatkan Kampus Stiper

Sekolah Rakyat Kutim akan memanfaatkan fasilitas Kampus Stiper untuk mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak prasejahtera, menunjukkan komitmen Pemkab Kutim dalam pemerataan akses pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah progresif dalam upaya pemerataan akses pendidikan. Melalui inisiatif Sekolah Rakyat, Pemkab Kutim akan memanfaatkan sebagian fasilitas Kampus Sekolah Tinggi Pertanian (Stiper) di Sangatta. Keputusan ini disepakati bersama pihak terkait pada Jumat, 27 Februari, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa pemanfaatan aset Stiper ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menghadirkan solusi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Tujuannya agar mereka tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak dan berkualitas.

Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur. Seluruh instansi terkait diminta untuk memastikan kesiapan legalitas, sarana prasarana, dan tenaga pendidik sebelum sekolah beroperasi. Hal ini penting untuk membangun fondasi sistem yang kuat, bukan hanya infrastruktur fisik.

Komitmen Pemerintah Wujudkan Pendidikan Inklusif

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menyatakan bahwa pendirian Sekolah Rakyat ini adalah wujud nyata dukungan pemerintah daerah. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera agar mereka bisa mengakses pendidikan. Dengan demikian, hak pendidikan mereka dapat terpenuhi secara optimal.

Mahyunadi menekankan pentingnya persiapan matang dari berbagai aspek. Ini meliputi legalitas, ketersediaan sarana prasarana, hingga kesiapan tenaga pendidik yang berkualitas. Ia mengatakan, “Pemanfaatan sebagian aset Stiper sebagai lokasi berdirinya Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.”

Pemanfaatan fasilitas Stiper menjadi solusi strategis untuk merealisasikan tujuan ini. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembukaan Sekolah Rakyat. Hal ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi.

Target Waktu dan Persiapan Administratif

Mahyunadi memberikan target waktu yang jelas kepada instansi berwenang untuk segera melengkapi berbagai syarat yang harus dipenuhi. Seluruh dokumen dan persiapan teknis diharapkan rampung sesaat setelah Idul Fitri tahun ini. Ini menunjukkan urgensi pemerintah daerah dalam merealisasikan program tersebut.

Setelah Idul Fitri, semua persiapan harus siap diajukan kepada Kementerian Sosial. Tujuannya agar lokasi Sekolah Rakyat dapat ditinjau dan program bisa segera dijalankan. Mahyunadi menambahkan, “Dengan demikian, setelah Lebaran semua harus siap diajukan. Pemkab Kutim segera menyampaikan ke Kementerian Sosial agar dapat ditinjau lokasinya, sehingga Sekolah Rakyat bisa dijalankan.”

Rapat koordinasi intensif mengenai rencana pengalihan fungsi sebagian fasilitas Stiper menjadi Sekolah Rakyat telah digelar. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Mahyunadi di Ruang Ulin Kantor Bupati Kutim. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan langkah semua pihak terkait.

Kebutuhan Infrastruktur Berbasis Asrama

Karena Sekolah Rakyat ini rencananya berbasis asrama, Mahyunadi menekankan perlunya standar hunian yang memadai. Setidaknya dibutuhkan dua lokal bangunan utama yang terpisah untuk siswa dan siswi. Pemisahan ini penting untuk menjaga kenyamanan dan keamanan peserta didik.

Selain ruang kelas, instruksi juga diberikan untuk penyediaan kamar bagi guru pembimbing. Fasilitas lain yang harus ada meliputi ruang perpustakaan, tempat tidur asrama, dan dapur umum. Kelengkapan ini esensial agar lingkungan belajar mengajar tetap kondusif dan kualitas pendidikan terjaga.

Penyediaan infrastruktur yang komprehensif ini bertujuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Ini juga memastikan kesejahteraan para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Lingkungan yang nyaman dan lengkap akan mendorong motivasi belajar mereka.

Peran Instansi Terkait dalam Pengawalan Program

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses rintisan Sekolah Rakyat ini. Pengawalan akan dilakukan secara berkesinambungan. Ini termasuk koordinasi melekat dengan Yayasan Stiper untuk verifikasi bangunan dan pendataan calon peserta didik.

Dalam rapat koordinasi, hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Akhmad Asari, serta jajaran petinggi Yayasan Stiper Kutim. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini krusial untuk keberhasilan program pendidikan inklusif.

Koordinasi yang kuat antara Dinsos, Disdikbud, dan Yayasan Stiper akan memastikan semua aspek berjalan lancar. Mulai dari persiapan teknis hingga operasional sekolah. Sinergi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi.

Sumber: AntaraNews