LIVE

Penampakan Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan

KPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung.

kasus korupsi tanah rorotan
Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan
Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan (Antaranews.com)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/11), menyita satu unit rumah mewah yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, oleh BUMD Sarana Jaya tahun 2019-2020.

"Hari ini penyidik KPK telah melakukan penyitaan sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kota Medan atas nama SS dengan luas 90 meter persegi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11).

Sejauh ini pihak KPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung. Pihak KPK juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut menjaga kelancaran proses penyitaan tersebut.

KPK pada hari Kamis (13/6) mengumumkan dimulainya penyidikan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara di lingkungan BUMD Sarana Jaya.

Selain itu, KPK juga mengumumkan telah melakukan cekal ke luar negeri terhadap 10 orang tersebut berlaku sejak 12 Juni 2024 selama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk kepentingan penyidikan.

Dengan perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan, kata dia, bisa dipastikan sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Meski demikian, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta uraian lengkap perkara tersebut baru akan disampaikan penyidik ketika penyidikan dinyatakan rampung.

Budi menjelaskan bahwa penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Cakung, Jakarta Timur.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur pada hari Rabu (26/6) mengungkapkan kerugian keuangan negara terkait dengan perkara tersebut mencapai lebih dari Rp200 miliar.

Asep menerangkan bahwa modus dugaan korupsi dalam perkara tersebut adalah adanya permainan antara pembeli dan makelar yang menyebabkan adanya selisih harga hingga berujung pada kerugian keuangan negara.

Pembelian itu, menurut dia, mengabaikan proses yang benar. Misalnya, beli tanah seharusnya bisa langsung kepada penjual, tetapi ini ada makelar-nya di tengah.

"Terlihat ada persekongkolan antara pembeli dan makelar tersebut, padahal harusnya pembeli itu bisa langsung membeli tanah dari penjual atau masyarakat," kata Asep.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bareng Dudung Bahas Pertahanan dan Keamanan di Tengah Geopolitik Dunia

{{caption}}
Rosan Temui Prabowo, Lapor Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp 498 Triliun

{{caption}}
Prabowo Targetkan 17 Gigawatt PLTS Bisa Terbangun pada 2026 Ini

{{caption}}
Prediksi Atalanta vs Lazio: Peluang Rebut Gelar Musim Ini

{{caption}}
Tiga Prajurit Jepang Tewas Akibat Ledakan Peluru Meriam Saat Latihan Militer

{{caption}}
Mati Lampu, KRL Green Line Sempat Terhenti di Antara Stasiun Kebayoran Lama dan Sudimara

Topik Terkait
{{caption}}
Kejati DKI Sita Aset Fantastis Terkait Kasus Korupsi LPEI Senilai Rp919 Miliar

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus mendalami kasus Korupsi LPEI dengan menyita aset fantastis mulai dari kebun sawit hingga mobil mewah, mengungkap potensi kerugian negara mencapai Rp919 miliar. Simak detail lengkapnya di sini.

Korupsi LPEI
{{caption}}
Terungkap! 45 Saksi Diperiksa Kejati Sumut dalam Dugaan Korupsi Jual Aset PTPN I ke Ciputra Land

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memeriksa 45 saksi terkait dugaan Korupsi Jual Aset PTPN I seluas 8.077 hektare, memicu pertanyaan besar tentang proses pengalihfungsian lahan.

Korupsi PTPN I
{{caption}}
Trivia: 8 Ribu Hektare Lahan PTPN I Dijual? Kejati Sumut Selidiki Penjualan Aset ke Ciputra Land

Kejati Sumut tengah menyelidiki dugaan korupsi penjualan aset PTPN I seluas 8.077 hektare kepada Ciputra Land melalui skema KSO. Akankah ada kerugian negara?

Kejati Sumut
{{caption}}
KPK Sita Tanah hingga Apartemen Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, Begini Penampakannya

Penyitaan itu bertepatan saat penyidik KPK memeriksa tiga saksi kasus tersebut di kantor BPKP Jawa Timur, Rabu (25/6) kemarin.

kasus korupsi apbd jatim
{{caption}}
Babak Baru Kasus Serangan PDNS, Kejaksaan Bongkar Dugaan Korupsi dan Geledah 4 Lokasi

Kerugian negara dalam perkara ini diduga tidak sedikit. Angkanya mencapai miliaran rupiah.

PDNS
{{caption}}
KPK Sita Dokumen Pengadaan Kelengkapan Rumah Dinas DPR RI

Dokumen-dokumen tersebut disita dari Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati (HH) dan karyawan swasta bernama Purwadi (P).

Korupsi Rumah Dinas DPR
{{caption}}
KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Perumahan DP 0 Rupiah di Jakarta, Negara Rugi Rp223 Miliar

Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan guna proses penyelidikan lebih lanjut.

korupsi tanah rorotan
{{caption}}
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

KPK
{{caption}}
Rugikan Negara Rp400 Miliar, Begini Modus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan Jakarta Utara

KPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.

Korupsi Pengadaan Lahan
{{caption}}
Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan

Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.

DPR
{{caption}}
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Korupsi Rumah Dinas DPR
{{caption}}
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

KPK
{{caption}}
KPK Sita Dua Unit Apartemen dan Tanah Milik Tersangka Kasus Korupsi Tanah Rorotan Jakut, Nilainya Rp22 Miliar

Aset tersebut merupakan milik Donald Sihombing tersangka dari kasus pengadaan tanah Rorotan tersebut.

berita update
{{caption}}
KRL Commuter Line Lintas Rangkasbitung Kembali Normal Usai Mati Listrik

KAI Commuter menginformasikan perjalanan KRL telah kembali normal setelah mengalami gangguan mati listrik di jalur antara Stasiun Kebayoran dan Sudimara.

berita update
{{caption}}
Gangguan KRL di Lintas Kebayoran–Sudimara, Penumpang Sempat Tertahan

Beberapa perjalanan KRL Commuter Line di jalur Tanah Abang-Rangkasbitung mengalami keterlambatan dan antrean. Berikut adalah penyebabnya.

berita update
{{caption}}
Paket Roaming Haji 2026, Perbandingan antara Telkomsel, XL, dan Indosat

Simak perbandingan tarif dan skema paket internet dari berbagai penyedia layanan, seperti Telkomsel, XL, dan Indosat, untuk ibadah haji 2026.

berita update
{{caption}}
Kasus Bupati Rejang Lebong Memanas, KPK Periksa Jaksa hingga Polisi Soal THR

Budi merinci, para saksi diperiksa diketahui berstatus aparat penegak hukum, yaitu Marjek Ravilo selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri.

berita update
{{caption}}
Kronologi Paman di Semarang Siram Bensin Lalu Bakar Keponakan Perempuan di Teras Rumah

Meski tidak mengalami luka serius, namun korban trauma mendalam. Kini polisi mengejar pelaku pembakaran.

berita kontributor
{{caption}}
Sinergi TNI-Polri dan SKK Migas Gempur Mafia Migas

Dukungan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen TNI untuk membantu menjaga ketertiban serta memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran.

berita update