Pemulihan Infrastruktur Sumatra Dikebut, Kerugian Awal Capai Lebih dari Rp50 Triliun
Seluruh unsur pemerintah pusat hingga daerah bergerak cepat untuk menghubungkan kembali jalur logistik yang terputus di Sumatra.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah pusat hingga daerah bergerak cepat untuk menghubungkan kembali jalur logistik yang terputus akibat longsor, banjir bandang, dan kerusakan jembatan di Sumatra.
“Tema dari infrastruktur menuju inklusivitas sangat relevan. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat kita kejar tetapi juga berkeadilan, tidak boleh ada yang tertinggal,”ujarnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di acara forum Balairung Dialog 2025, Selasa (9/12).
Ia menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki tanggung jawab mengorkestrasi pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarpulau, ketahanan pangan, energi, air bersih, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat.
Kerusakan Infrastruktur Parah, Pemerintah Fokus Buka Akses Logistik
Menurut AHY, situasi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra masih sangat memprihatinkan. Banyak jalur transportasi darat terputus, menyebabkan suplai logistik terganggu dan risiko kelangkaan meningkat.
“Saya minggu lalu mengunjungi daerah bencana untuk memastikan infrastruktur yang hancurmulai dari jalan amblas, jembatan putus, hingga daerah yang terisolir segera kita hubungkan kembali,” katanya.
Pemerintah telah mengerahkan berbagai alat berat seperti ekskavator, beko, dan loader untuk membuka akses secara darurat. Setelah akses sementara terbentuk, pembangunan tahap lanjutan akan dilakukan dengan standar lebih baik dan tahan terhadap risiko bencana.
“Pembangunan kembali tidak boleh hanya cepat, tetapi juga berkualitas. Jangan sampai tetap rentan terhadap bencana ke depan,” tegas dia.
Kerugian Awal Capai Lebih dari Rp50 Triliun
Ia pun menyampaikan bahwa perkiraan awal kerugian akibat kerusakan infrastruktur di Sumatra Utara sudah mencapai kisaran lebih dari Rp50 triliun.
Angka ini masih bersifat sementara dan terus diperbarui oleh Kementerian PUPR, BNPB, dan berbagai instansi terkait.
“Saya baru berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran 50 sekian triliun. Ini belum definitif, karena data terus berkembang,” ujar dia.
Setelah masa tanggap darurat yang kembali diperpanjang 14 hari, pemerintah akan masuk ke tahap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan anggaran besar.
Reporter Magang: Ahmad Subayu