Menko AHY: Kebutuhan Anggaran Bencana di Sumatra Lebih Rp50 Triliun

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak kementerian dan lembaga segera mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Sumatra di Aceh, Sumut, dan Sumbar, demi pemulihan pascabencana.

Kementerian Dalam Negeri mendorong kolaborasi antardaerah untuk Percepatan Pemulihan Sumatera pascabencana banjir dan longsor, dengan alokasi anggaran Rp10,6 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY akan meninjau langsung upaya Pemulihan Bencana Sumatra pasca-banjir dan tanah longsor besar, memastikan rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan optimal.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan memberikan dukungan pembiayaan pascabencana Sumatera, khususnya untuk rehabilitasi infrastruktur dan rekonstruksi perumahan warga terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Estimasi tersebut merupakan hasil rekap awal yang dibahas dalam rapat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur AHY mengungkapkan, **Anggaran Pemulihan Infrastruktur Sumatera** pasca bencana diestimasi mencapai Rp51 triliun. Simak detail prioritas dan upaya pemerintah.

Biaya itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menteri PU Dody Hanggodo mempercepat penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatera, mengerahkan ratusan personel dan alat berat, dengan estimasi anggaran Rp51,82 triliun.

Pemerintah pusat mengebut pemulihan Aceh Tamiang setelah banjir dan longsor merusak infrastruktur serta mengisolasi banyak wilayah.

Menko Bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY meninjau langsung lokasi bencana banjir di Aceh Tamiang.

Seluruh unsur pemerintah pusat hingga daerah bergerak cepat untuk menghubungkan kembali jalur logistik yang terputus di Sumatra.

Adapun anggaran pemulihan pasca bencana untuk Provinsi Aceh mencapai Rp25,41 triliun.

Jalan dan jembatan nasional yang sempat rusak kini telah 100 persen beroperasi secara fungsional untuk mendukung penyaluran logistik.

Tidak hanya itu, sebanyak 2.212 hektare lahan telah kembali diolah dan 2.110 hektare sudah mulai ditanami kembali oleh petani.

Tidak hanya mempercepat pembangunan huntara, Satgas PRR juga memastikan fasilitas dasar dan dukungan logistik tetap tersedia.

"Masyarakat tuh banyak sekali yang mau bantu. Rakyat Indonesia luar biasa," ungkap Menkes Budi.

Pembangunan 16 sumur bor di daerah yang terkena dampak bencana di Sumatra Barat telah selesai dan kini sudah mulai beroperasi.

Selain percepatan klaim, perusahaan asuransi diminta memperkuat sistem komunikasi dengan nasabah.

Di tengah keterbatasan tersebut, Milawati memilih untuk bangkit. Bersama keluarganya, ia membuka usaha kecil di kawasan huntara.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028.

Saat ini penanganan bencana di Sumatra telah memasuki tahap pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hingga 11 Juni 2026, sejumlah kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan penambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi tiga provinsi terdampak.

Menurut Tito, pelibatan pihak ketiga dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat normalisasi sungai.