Pansel Serahkan 12 Nama Calon Kompolnas ke Presiden

Jokowi meneken daftar capim dan dewas KPK pada Senin (14/10) kemarin.

Nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK telah dikantongi Jokowi.

Dalam surat itu, MAKI menegaskan bahwa pembentukan Pansel bukan lagi wewenang Jokowi, melainkan wewenang pemerintah mendatang di bawah Prabowo Subianto.

10 Capim KPK itu tinggal menunggu pinangan Presiden Jokowi sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan fit and proper test.

Sepuluh orang tersebut dinyatakan lolos seleksi wawancara dan tes kesehatan jasmani rohani.

Nantinya, ada lima calon dewan pengawas yang akan dipilih untuk dilantik oleh Presiden.

20 nama capim dan calon dewas KPK yang diserahkan ke Jokowi akan diumumkan melalui website.

Menurut Arief, proses penetapan kriteria itu tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel.

Pansel menyerahkan dokumen nama-nama itu kepada Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Jokowi akan memilih 5 nama capim untuk diserahkan ke DPR dan selanjutnya menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Nama-nama tersebut yang nantinya diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dipilih enam orang terbaik menjadi anggota Kompolnas periode 2024–2028.

Pansel KPK telah mengumumkan 236 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi awal.

Tim Kompolnas melakukan pengawasan langsung terhadap kesiapan pengamanan Mudik Lebaran 2026 di Pos Terpadu Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, menekankan peningkatan informasi dan pelayanan publik bagi pemudik.

Kompolnas mendesak Polri untuk memberikan kinerja terbaik dalam mengungkap kasus Andrie Yunus, teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, demi keadilan dan demokrasi.

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

Kompolnas meyakini hukuman diputuskan Propam Polri dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri nantinya AKBP Didik adalah sanksi paling maksimal.

Kompolnas memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam proses penanganan kasus tersebut.

Pemuda Muhammadiyah secara tegas menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, menekankan pentingnya menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan supremasi sipil.