Pakai Dasar Hukum, Walikota Bandung Tolak Permintaan Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas
Menurutnya, tidak ada alasan kuat secara hukum maupun kemanfaatan publik untuk mengeksekusi rencana tersebut.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menolak usulan Gubernur Jawa Barat untuk membongkar Teras Cihampelas. Menurutnya, tidak ada alasan kuat secara hukum maupun kemanfaatan publik untuk mengeksekusi rencana tersebut dari hasil kajian, sehingga tidak bisa direalisasikan.
"Wacana pembongkaran itu sudah muncul sejak saya dilantik. Tapi setelah kami kaji, kajian hukumnya berat pisan (berat sekali)," kata Farhan di kepada wartawan, Selasa (8/7).
Ia menjelaskan, Teras Cihampelas telah melalui proses appraisal dengan nilai sekitar Rp80 miliar. Jika ingin dibongkar, Pemkot harus menyewa konsultan dan mengalokasikan anggaran dari APBD, dan hal tersebut dinilainya bukan langkah yang tepat.
"Saya konsultasi dengan beberapa ahli hukum pemerintahan yang mengatakan bahwa sebuah barang milik daerah yang masih berfungsi baik dengan nilai di atas Rp5 miliar itu sebaiknya tidak dibongkar," kata dia.
Percantik Teras Cihampelas
Farhan menyebut proses kajian hukum dan politik soal pembongkaran bisa berlangsung alot dan memakan waktu hingga lebih enam bulan. Dalam masa itu, kondisi Teras Cihampelas dikhawatirkan terbengkalai karena tak bisa dirawat.
"Risiko melanggar hukumnya lebih tinggi. Enggak (dibongkar) terima kasih masukannya, tapi untuk hari ini saya tidak bisa mengatakan," kata Farhan.
Alih-alih dibongkar, Farhan menegaskan, Pemkot Bandung akan fokus merawat dan menerangi kembali Teras Cihampelas. Anggaran perawatan akan mulai disiapkan pada tahun depan.
Yang Penting Rapih
"Jadi mulai tahun depan kita mesti anggarkan. Kita hitung dulu. Karena tahun lalu mah hanya ada renovasi-renovasinya. Maka renovasinya itu nggak 100 persen, saya keluarkan sekitar 80-20 persen lagi buat perawatan," kata dia.
Target Farhan bukan membuat kawasan itu ramai, melainkan rapi dan nyaman. Ia menyebut perawatan Teras Cihampelas bakal melibatkan semua dinas terkait hingga pihak kecamatan dan kelurahan.
"Saya mah target bukan ramai, saya mah target rapih. Yang penting rapih, aman, bersih, nyaman dan itu mah tugas pemerintah kota mah itu saja," kata Politikus PDIP tersebut.