Ombudsman Minta Tambahan Anggaran Rp201,72 Miliar untuk Tahun 2025

Pada 2027, MA tetap berkomitmen mendukung agenda pembangunan nasional melalui sejumlah program prioritas.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Anggaran itu dijelaskannya dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

Wahyu Hadiningrat menerangkan bahwa usulan kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 adalah sebesar Rp173 triliun.

Usulan tambahan anggaran itu diajukan setelah pagu indikatif yang didapat KPK untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.237.441.326.000.

MA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2025.

Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.

Pengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh hak akses pendidikan yang layak melalui pelaksanaan SPMB Bangka Tengah 2026 yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Pulau Pongok berjalan lancar, namun menyoroti tantangan aksesibilitas pendidikan serta optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP).

Ombudsman RI Babel mendesak Pemdes di pulau kecil Bangka Selatan untuk data ulang penerima bansos. Penyaluran bantuan yang belum tepat sasaran jadi sorotan, menuntut pembaruan data demi keadilan sosial.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Hery menerima sejumlah uang dan barang agar menyebut adanya maladministrasi berhubungan dengan perusahaan tambang.

Disdik Jabar dilaporkan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam SPMB 2026. Aduan menyoroti sistem eror hingga layanan pengaduan.

Laporan tersebut diajukan oleh Persatuan Purnabakti Pendidikan Indonesia (P3I) Jawa Barat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan dukungan APBN Rp137,89 miliar untuk Sensus Ekonomi 2026 NTT. Anggaran ini vital untuk data akurat demi pembangunan daerah.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali membuka program Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (BPDDI) 2026, guna meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan memperkuat riset nasional.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengintensifkan program Pelatihan Vokasi Lampung di 33 titik. Langkah ini bertujuan mempercepat serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, didukung APBD dan APBN.

Pengamat transportasi menilai pembangunan jaringan kereta Kalimantan akan memperkuat distribusi logistik dan konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi jangka panjang di pulau tersebut. Rencana ini sedang dimatangkan pemerintah.

PLN Lampung berhasil menuntaskan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2025 untuk 10.830 rumah tangga di Lampung, wujudkan akses energi merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran Dana Desa Bengkulu tahap pertama telah mencapai Rp160,39 miliar, menjangkau 1.334 desa dan efektif menggerakkan roda perekonomian lokal.