Menteri Kesehatan: Akses Pelayanan Kesehatan Kunci Utama Cakupan Kesehatan Semesta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa **akses pelayanan kesehatan** yang baik adalah kunci utama mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia, mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan layanan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menegaskan pentingnya akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas sebagai fondasi utama dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Nasional Dewan Kesehatan Indonesia ke-1 di Jakarta pada Selasa (25/11), menyoroti bahwa kepemilikan kartu kesehatan saja tidak cukup jika layanan medis tidak tersedia. Kondisi ini menjadi sorotan utama mengingat target UHC yang masih perlu ditingkatkan.

Menurut standar WHO, cakupan UHC Indonesia saat ini baru mencapai 57 persen, yang mengukur ketersediaan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas dengan biaya terjangkau. Sadikin menekankan bahwa angka tersebut masih rendah jika pasien masih kesulitan mendapatkan penanganan di rumah sakit, kekurangan peralatan, atau ketiadaan dokter. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan masih memiliki banyak celah yang perlu segera diperbaiki demi kepentingan masyarakat luas.

Isu ini semakin mendesak setelah mencuatnya kasus kematian Irene Sokoy dan bayi yang dikandungnya, yang diduga akibat penolakan penanganan dari beberapa rumah sakit. Kasus tragis ini menjadi pengingat keras bahwa setiap warga negara memiliki hak fundamental untuk mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan hak tersebut terpenuhi secara optimal.

Mendorong Akses Merata untuk Cakupan Kesehatan Semesta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara tegas menyatakan bahwa akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia. Beliau menyoroti bahwa memiliki kartu jaminan kesehatan tidak akan berarti jika fasilitas medis yang dibutuhkan tidak siap atau tidak memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa fokus tidak hanya pada kepesertaan, tetapi juga pada ketersediaan dan kualitas layanan di lapangan.

"Memiliki kartu kesehatan tidak ada artinya jika, ketika Anda tiba di rumah sakit, layanan tidak tersedia, peralatan hilang, atau dokter tidak ada. Itu berarti UHC masih rendah," ujar Sadikin. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis menjadi prioritas untuk menjamin setiap warga mendapatkan perawatan yang layak.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berupaya keras untuk meningkatkan persentase UHC di Indonesia agar sesuai dengan standar global. Upaya ini mencakup perbaikan sistem rujukan, penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah, serta memastikan ketersediaan obat-obatan esensial. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan ini.

Peningkatan Kualitas Layanan dan Penanganan Aduan Pasien

Sadikin mengakui bahwa kualitas layanan kesehatan di Indonesia masih memerlukan perbaikan signifikan agar dapat memenuhi standar hukum dan regulasi yang berlaku. Peningkatan kualitas ini mencakup aspek medis, non-medis, serta responsivitas terhadap kebutuhan pasien. Dewan Kesehatan Indonesia didorong untuk berperan aktif dalam mendukung upaya ini, khususnya dalam memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah, layanan yang lebih baik, dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

Kasus tragis Irene Sokoy dan bayinya menjadi cerminan nyata dari masalah kualitas dan penolakan layanan yang masih terjadi. Menteri Kesehatan menekankan bahwa insiden semacam ini tidak boleh terulang, karena setiap warga negara berhak atas penanganan medis yang layak. "Jika keluhan terus berlanjut, pasien dipindahkan antar rumah sakit dan tidak diobati, terkadang mengakibatkan kematian, kita harus introspeksi," kata Sadikin, menyerukan agar masalah ini segera ditangani.

Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Dewan Kesehatan dan BPJS Kesehatan guna menyediakan tiga aspek penting tersebut sebagai kewajiban negara. Selain itu, upaya kolaborasi juga difokuskan pada peningkatan keterampilan 2,1 juta tenaga medis dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para profesional kesehatan memiliki kompetensi yang memadai dalam melayani masyarakat, sehingga keluhan terkait kualitas dan ketersediaan akses pelayanan kesehatan dapat diminimalisir.

Optimalisasi Peran BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta

Dalam konteks pembiayaan kesehatan, Menteri Sadikin sebelumnya mengusulkan agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan lebih difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR pada Kamis (13/11), bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya BPJS Kesehatan agar tepat sasaran. Dengan demikian, akses pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dapat lebih terjamin.

Sadikin berpendapat bahwa masyarakat mampu atau berpenghasilan tinggi sebaiknya memanfaatkan asuransi kesehatan swasta. "BPJS tidak perlu menanggung orang kaya. Mengapa? Karena orang kaya, pasien kelas satu, bisa ditangani oleh sektor swasta," jelasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban BPJS Kesehatan dan memungkinkan lembaga tersebut fokus pada misinya untuk melayani masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial dalam mengakses layanan kesehatan.

Strategi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan pembagian peran yang jelas antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta, diharapkan setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Ini adalah langkah penting menuju pemerataan layanan kesehatan yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Sumber: AntaraNews