Menkumham Tegaskan Pentingnya Akses Keterbukaan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel gencar lakukan pendampingan pelaporan dan penilaian kinerja JDIHN, memastikan akses hukum yang cepat dan akurat bagi publik.

Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemkab Bangka berkolaborasi meningkatkan kinerja JDIHN melalui aplikasi e-Report JDIHN, demi kemudahan akses produk hukum bagi masyarakat.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemkab Bangka Selatan berkolaborasi membahas kebijakan penerapan aplikasi e-Report JDIHN, bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan dan transparansi informasi hukum daerah.

Pemkab Sleman sukses menyelenggarakan JDIH Award Sleman tingkat kalurahan sebagai bentuk apresiasi pengelolaan dokumentasi hukum. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi hukum bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung dan Pemprov Babel bersinergi memperkuat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk meningkatkan kualitas layanan hukum, menyusul penurunan nilai evaluasi JDIHN.

Masyarakat Maluku Utara kini semakin mudah mencari aturan perundang-undangan. Kemenkum Malut luncurkan akses hukum digital Malut melalui JDIH, benarkah ini solusi efektif di wilayah kepulauan?

Kemenkum Babel perkuat JDIHN se-Babel melalui pembinaan komprehensif, memastikan dokumen hukum mudah diakses. Bagaimana upaya ini meningkatkan transparansi dan akurasi informasi?

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan penilaian kinerja Anggota JDIHN.

BP2MI mendapatkan peringkat terbaik II tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), untuk konteks pengelolaan JDIHN.

Diharapkan masyarakat mendapatkan kepuasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap Kemenkum HAM.

Yasonna menekankan agar semua pihak terus mengembangkan JDIHN di setiap unit.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

Dua warga binaan pemasyarakatan di Papua mendapatkan Remisi Waisak khusus Hari Raya Waisak 2026, menandai keberhasilan program pembinaan serta efisiensi anggaran negara. Simak detail lengkapnya!

Anggota Komisi XIII DPR RI akan meninjau langsung **Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya** menyusul insiden meninggalnya warga binaan, Anton Kurniawan. Kunjungan ini untuk memastikan hak-hak warga binaan dan adaptasi regulasi baru.

Wamenkumham Mugiyanto pastikan aspirasi masyarakat Papua jadi masukan kunci Revisi UU HAM. Ini demi perlindungan hak warga dan jawab tantangan kontemporer, target pengesahan 2026.

Sebanyak 83 narapidana di Jawa Tengah mendapatkan Remisi Waisak 2026 sebagai bentuk penghargaan. Siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana prosesnya?

Tujuh narapidana beragama Buddha di Lapas Lombok Barat menerima remisi khusus Hari Raya Waisak 2570 BE, sebagai bentuk apresiasi negara terhadap perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.

Kelompok masyarakat marginal, termasuk pemulung, sangat rentan terhadap bujuk rayu dan mudah terjerumus dalam jaringan pengiriman tenaga kerja ilegal.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) ke negara asalnya masih dalam kajian.

Webinar series ini pelaksanaannya efisien dan efektif, baik dari segi waktu maupun biaya, serta fleksibel dan dapat dipelajari secara berulang.

Menkumham Supratman Andi Agtas menilai hak pembebasan bersyarat yang diberikan oleh Ditjen Pemasyarakatan kepada Jessica Kumala Wongso telah memenuhi ketentuan.

Keberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.

Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).