Menko PMK Minta Pemda Aktifkan Posko Siaga Bencana Hidrometeorologi Antisipasi Cuaca Ekstrem

Pemerintah melalui Menko PMK mendesak pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan Posko Siaga Bencana Hidrometeorologi menyusul peringatan dini BMKG terkait potensi cuaca ekstrem yang mengancam sejumlah wilayah.

Pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, meminta pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengaktifkan posko siaga bencana. Permintaan ini khusus ditujukan bagi wilayah yang berada pada level siaga dan awas potensi bencana hidrometeorologi. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pratikno menekankan bahwa dokumen peringatan dini BMKG harus menjadi rujukan utama bagi kepala daerah dan seluruh perangkat daerah dalam mengaktifkan sistem kesiapsiagaan darurat. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan respons yang efektif dan terkoordinasi. Tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak buruk dari potensi bencana hidrometeorologi yang akan datang.

Peringatan dini BMKG tersebut mencakup Prospek Cuaca Sepekan ke Depan untuk periode 23–29 Januari 2026. Beberapa wilayah diprediksi akan menghadapi hujan lebat hingga ekstrem, serta angin kencang. Oleh karena itu, pengaktifan posko siaga bencana hidrometeorologi dianggap krusial untuk melindungi masyarakat dan aset.

Peringatan Dini BMKG dan Wilayah Terdampak

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menerbitkan Peringatan Dini Cuaca Indonesia yang memuat prospek cuaca sepekan ke depan. Dokumen ini menyoroti potensi cuaca ekstrem yang perlu diwaspadai dari tanggal 23 hingga 29 Januari 2026. Peringatan ini menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah untuk mengambil tindakan preventif yang diperlukan.

Pada periode 23–25 Januari 2026, sejumlah wilayah di Indonesia masuk dalam level Siaga hingga Awas terhadap hujan lebat hingga ekstrem. Khusus pada 23 Januari 2026, BMKG menetapkan level awas (hujan sangat lebat-ekstrem) untuk Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Sementara itu, wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT berada pada level siaga (hujan lebat-sangat lebat).

Proyeksi cuaca ekstrem berlanjut pada 24 Januari 2026, dengan wilayah Siaga meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Selanjutnya, pada 25 Januari 2026, BMKG kembali menetapkan wilayah Siaga antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT. Selain potensi hujan lebat, peringatan dini juga mencakup ancaman angin kencang di berbagai wilayah strategis seperti Aceh, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Langkah Antisipasi dan Kesiapsiagaan Daerah

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa peringatan dini dari BMKG merupakan dasar utama untuk memperkuat langkah antisipatif. Hal ini berlaku bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Pratikno menyebut fase ini sebagai “fase krusial untuk early action” guna mencegah jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi yang lebih besar.

Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah untuk menyiagakan penuh berbagai elemen. Ini termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI/Polri, dinas teknis terkait, serta para relawan di lapangan. Kesiapsiagaan ini mencakup pengecekan daerah aliran sungai, kondisi tanggul, lereng rawan longsor, dan sistem drainase perkotaan.

Selain itu, Pemda juga diinstruksikan untuk menyiapkan jalur evakuasi yang aman dan lokasi pengungsian yang siap digunakan. Persiapan ini sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat dievakuasi dengan cepat dan aman jika terjadi bencana. Semua upaya ini merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko bencana yang komprehensif.

Koordinasi Lintas Sektor dan Strategi Nasional

Penguatan kesiapsiagaan ini merupakan bagian integral dari strategi nasional pengurangan risiko bencana berbasis risiko. Strategi ini menjadikan peringatan dini BMKG sebagai dasar koordinasi lintas sektor yang efektif. Kemenko PMK berperan sentral dalam mengkoordinasikan berbagai lembaga terkait.

Koordinasi melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta pemerintah daerah. Seluruh entitas ini bekerja sama untuk memastikan respons yang terpadu. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem penanganan bencana yang responsif dan efisien.

Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus memantau perkembangan cuaca ekstrem selama periode 23–29 Januari 2026. Dukungan penuh akan diberikan kepada daerah hingga ancaman cuaca ekstrem ini berlalu sepenuhnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dari dampak bencana hidrometeorologi.

Sumber: AntaraNews