Menhan Sebut BBM Untuk TNI Bakal Disentralisasi ke Kemenhan
Menurut Sjafrie, pengaturan BBM ini akan dilaksanakan melalui digitalisasi dan sistem pelacakan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan TNI akan disentralisasi di bawah kendali Kementerian Pertahanan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi dan pengawasan distribusi BBM di lingkungan militer.
"Saya jelaskan bahwa kebijakan terpusat atau kebijakan sentralisasi yang sekarang itu sudah ada itu merupakan peraturan yang berlaku untuk alutsista dan juga berlaku untuk bahan bakar. Jadi semua alutsista itu keputusan presiden," ujar Sjafrie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4).
Menurut Sjafrie, pengaturan BBM ini akan dilaksanakan melalui digitalisasi dan sistem pelacakan. Hal ini memungkinkan pemerintah mengetahui pergerakan dan distribusi bahan bakar secara rinci.
"Jadi kita bisa tahu kemana perginya bahan bakar itu. Jadi itu intinya," katanya.
TNI AL Ungkap Tunggakan BBM Triliunan Rupiah
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan, pihaknya memiliki tunggakan pembayaran BBM ke Pertamina yang mencapai triliunan rupiah.
"Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar 2,25 triliun dan saat ini kita sudah di karenakan harus membayar utang lagi 3,2 triliun," ujarnya saat rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (28/4).
Ia menyebut tunggakan tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL, dan berharap agar utang tersebut dihapuskan atau diputihkan.
"Jadi ini menganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," tambahnya.
Ali menjelaskan, meski kapal tidak bergerak, tetap membutuhkan BBM untuk menjaga sistem elektronik di dalam kapal.
"Kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, dan untuk menghidupkan air condition (AC), karena kalau AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak," jelasnya.
Ia juga meminta agar harga BBM TNI AL tidak lagi menggunakan harga industri, melainkan dialihkan ke harga subsidi, seperti yang diterapkan kepada Polri.
"Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya, nah ini mungkin perlu disamakan nanti," tutup Ali.