Bahlil Jawab Permintaan Kasal Hapus Tunggakan BBM TNI AL Rp2,3 Triliun ke Pertamina

TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina.

Oleh Supriatin - Reporter

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sedang mengkaji permintaan TNI AL untuk memutihkan tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai Rp3,2 triliun ke Pertamina.

“Kami lagi mengkaji dari Dirjen Migas (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi) dengan dari Inspektur Jenderal,” ucap Bahlil, Rabu (30/4).

Bahlil belum memastikan apakah Kementerian ESDM akan menyetujui permintaan TNI AL untuk melakukan pemutihan, sebab perlu dikaji lebih jauh.

TNI AL Belum Bayar BBM hingga Triliunan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali yang mengungkapkan, TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina. Dia meminta agar tunggakan itu diputihkan.

"Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas. Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan," ucap dia saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL. Penggunaan BBM untuk TNI AL masih dikenakan harga seperti industri-industri. Maka, dia mengusulkan agar BBM kebutuhan kapal TNI AL diberi subsidi.

Dia juga mengusulkan agar kebutuhan BBM untuk TNI AL diatur secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan.

Penggunaan BBM Berbasis Digital

Terkait dengan usulan tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa urusan kebutuhan atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi TNI akan disentralisasi ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Dia mengatakan bahwa urusan penggunaan BBM itu pun nantinya akan menggunakan sistem digital untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

"Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking," kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dengan sistem digital, menurut dia, penggunaan bahan bakar yang dibiayai oleh negara oleh TNI akan diketahui. Demikian dilansir Antara.