Menhan Harap Revisi UU TNI Selesai Sebelum 21 Maret

Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I di Ruang Banggar.

TNI menegaskan penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

Komisi I DPR RI dan pemerintah berkomitmen tak akan bertele-tele dalam pembahasan Revisi UU TNI.

Adies mengatakan, pembahasan perubahan beleid itu butuh waktu. Bahkan, hingga dua masa sidang.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo, agar RUU TNI bisa langsung dibahas

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memaparkan, substansi yang diubah dalam revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta agar DPR dan Pemerintah melengkapi bukti berupa dokumen saat pembahasan revisi Undang-undang TNI.

Muhadjir sepakat setelah revisi UU TNI disahkan, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menjelaskan tujuan utama pengesahan RUU tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU

Prabowo menyinggung soal demo-demo yang menolak revisi UU TNI, adanya efisiensi hingga dana pendidikan dikurangi

Prabowo menegaskan RUU TNI hanya memperpanjang usia pensiun perwira tinggi

Revisi UU TNI disahkan DPR pada akhir Maret lalu dan menulai penolakan dari publik.

Penggeledahan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pencopotan terhadap Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.

Investor Relation GOLF, Ravenal Arvense menjelaskan bahwa depresiasi rupiah tidak selalu menjadi sentimen negatif bagi perusahaan.

Telkom melakukan penataan portofolio dengan mengurangi kepemilikan pada bisnis yang berada di luar fokus utama.

Peningkatan volume lalu lintas juga tercatat dibeberapa gerbang tol yang berada di ruas Tol Solo - Ngawi.

Terlihat, hingga pukul 09.22 WIB, sejumlah pegawai dan tamu tidak dapat mengakses ruang kerja maupun area perkantoran.

Pemerintah tengah menggodok rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia.