Mendes PDT Yandri Susanto Ingatkan Aparatur Desa Tak 'Main Mata' di PSN PIK2

Dia meminta pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir utara Tangerang, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di desa-desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengakui pernah mendengar langsung keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan dampak buruk lain imbas pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Serang, Banten.

Dia meminta pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir utara Tangerang, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di desa-desa.

"Itu perlu dikonfirmasi, perlu diteliti kebenarnya. Jangan sampai masyarakat jadi korban. Saya kalau untuk daerah Serang pernah saya kunjungi, terutama persoalan lingkungan, pencemaran industri terutama ada rencana PIK itu. Memang keresahan itu ada. Tapi ini yang benar-benar kita pastikan apakah informasi itu ada atau tidak. Saya engga mau kalau masyarakat jadi korban pembangunan," tegas Yandri Susanto usai berbicara dalam kuliah umum di Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis (21/11).

Dia juga mewanti-wanti agar para aparatur di desa dapat bekerja melayani dan melindungi masyarakatnya dengan baik. Dia juga mengingatkan persoalan hukum yang berlaku jika ada aparatur pemerintahan desa yang cawe-cawe dalam pembangunan dan pengembangan kawasan di wilayah Pantura Tangerang.

"Kalau tidak sesuai prosedur enggak boleh, kan ada hukum jual-beli tanah, siapa pemilik tanah, harga berapa, penjual siapa kan harus clear. Kalau ada yang simsalabim, tidak sesuai. Prosedur hukum bisa bicara," tegasnya.

Meski begitu Yandri meminta semua pihak berlaku bijak dalam menyikapi persoalan pembangunan dan pengembangan kawasan Pantura Tangerang.

"Saya kira semua persoalan harus diluruskan dengan sebenar-benarnya, kalau memang informasi itu benar ada tanah masyarakat yang mungkin diluar pengetahuan masyarakat itu sudah dibeli atau dengan murah, saya tidak setuju juga. Artinya pihak perusahaan atau pihak-pihak yang ingin melakukan pembangunan tanpa melibatkan masyarakat apalagi datang kesana menjadi korban, saya kira perlu komunikasi yang bagus, maka komunikasi dengan baik. Jadi ya perlu dikonfirmasi ulang apakah pernyataan Pak Said Didu itu benar atau tidak," jelasnya.

Menyikapi tingginya dinamika masyarakat Pantura Tangerang, Yandri mengaku akan segera mengunjungi wilayah terdampak pengembangan PSN PIK 2 tersebut.

"Saya memang mau ke sana dalam waktu tidak lama, memang ini isu sensitif ya. Saya cari informasi benar dulu, saya ke sana nanti, sekarang masih simpang siur nih," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Yandri mengajak ribuan mahasiswa Universitas Pamulang, aktif membangun desa dan tidak berbondong-bondong hidup di kota setelah menamatkan pendidikannya.

"Terdapat 75.000 desa di Indonesia, kalau dibangun desa pasti langsung bangun Indonesia. Maka kerjasama seperti ini sungguh dinantikan kepedulian kampus, tentu dinantikan," katanya.

Di hadapan civitas akademik Universitas Pamulang, Yandri berharap agar Indonesia tidak seperti kondisi Jepang dan Korea Selatan saat ini. Dia juga mengajak para mahasiswa untuk kreatif berwirausaha dan membangun desa dengan tidak berbondong-bondong datang ke kota setelah lulu kuliah.

"Kita tidak mau tragedi Jepang, dimana Jepang saat ini penduduk desanya tersisa tujuh persen, dan Korea Selatan, 13 persen. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia, bila itu terjadi akan membahayakan Indonesia," jelasnya.

Yandri mengungkapkan saat ini kondisi di desa tidak kalah dengan kota, karena ada desa wisata, desa agrobisnis bahkan ada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Terlebih, kekuatan ekonomi Indonesia ada di Desa.

"Seperti swasembada pangan, energi bahkan bahan baku makan siang bergizi ada didesa. Jadi penghasilan di desa tidak kalah dengan kota bisa sanpai Rp10-12 juta/bulannya," ucap Yandri.