Masyarakat Bisa Berperan dalam Pemberantasan Judi Online, Begini Caranya

Pemerintah diyakini mampu memberantas judi online, karena mempunyai sumber daya yang cukup. Asalkan, ada kesungguhan dari semua unsur yang terlibat.

Pemberantasan judi online jangan hanya menyentuh pemain, tapi juga bandar

Muhammadiyah mendukung pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Berbagai upaya pun telah dilakukan para pemangku jabatan untuk meminimalisir perjudian daring tersebut.

Keseriusan pemerintah memberantas praktik judi online dengan cara menutup 2,1 juta situs judi.

Mendagri mengatakan pembahasan sanksi untuk ASN yang terpapar judi daring perlu dibicarakan dengan kementerian/lembaga lain.

Muhadjir menyoroti bahaya judi online sebagai fenomena yang sangat mengkhawatirkan bagi bangsa Indonesia.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan Satgas Judi Online yang terbentuk akan mempunyai dua tugas utama.

Jokowi mengatakan bahwa judi online bersifat transnasional dan lintas negara sehingga pertahanan pribadi merupakan cara agar terhindar dari tindakan tersebut.

Jokowi Bentuk Satgas Terpadu Berantas Judi Online, OJK Siap Selidiki Nama Pemilik Rekening

Gibran berharap rencana pembentukan satgas judi online segera membuahkan hasil, karena sudah banyak korban.

Satgas terpadu diharapkan dapat mempertajam koordinasi kementerian/lembaga dalam memberantas keberadaan judi online.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, termasuk 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.

Pramono ingin penindakan terhadap praktik judi online di Jakarta dilakukan secara serius dan tidak berhenti di tengah jalan agar menimbulkan efek jera.

Polresta Tanjungpinang berhasil membongkar jaringan internasional dan melakukan penangkapan operator judi online. Empat pelaku ditangkap di rumah kontrakan, terancam denda miliaran rupiah.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

DPR menilai pengungkapan markas judi online jaringan WNA itu menjadi alarm serius terhadap ancaman kedaulatan siber nasional.

DPR minta Polri memperkuat koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan pihak yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.

Banyak kasus judi online di Indonesia menyasar kelompok rentan berpenghasilan rendah dan menengah.

Kasubdit 2 Siber Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Ferdy Saragih mengatakan, total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar.

Kasus ini bermula ketika Tim Cyber Patrol menemukan situs TAHU69 yang menyediakan berbagai permainan judi online, mulai dari casino, lotre, hingga judi bola.

Dua orang pelaku diantaranya adalah seorang mantan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Filipina inisial AT dan WY.