Pakar Siber Yakin Pemerintah Mampu Berantas Judi Online, Asalkan Tidak 'Masuk Angin'

Pemberantasan judi online tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada aparat pemerintah

Pemerintah diminta bekerja keras dan terus mencari cara yang efektif untuk memberantas judi online

Pemberantasan judi online jangan hanya menyentuh pemain, tapi juga bandar

Berbagai upaya pun telah dilakukan para pemangku jabatan untuk meminimalisir perjudian daring tersebut.

Saat ini internal TNI Angkatan Darat juga mengecek langsung prajurit-prajurit yang terlibat judi online.

Bey memastikan, ASN yang mendapat sanksi nantinya setelah terbukti menjadi pemain judi online.

Keseriusan pemerintah memberantas praktik judi online dengan cara menutup 2,1 juta situs judi.

Mendagri mengatakan pembahasan sanksi untuk ASN yang terpapar judi daring perlu dibicarakan dengan kementerian/lembaga lain.

Dia meminta seluruh kementerian, lembaga dan instansi yang berwenang dalam pemberantasan judi online bersatu-padu untuk melakukan pemberantasan judi online.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan Satgas Judi Online yang terbentuk akan mempunyai dua tugas utama.

Jokowi menyebut pemerintah telah menutup 2,1 juta situs terkait judi online.

Pemblokiran tersebut dilakukan dalam rangka memberantas praktik judi online yang semakin marak di masyarakat

Dony menambahkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran masing-masing tersangka.

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, termasuk 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.

Pramono ingin penindakan terhadap praktik judi online di Jakarta dilakukan secara serius dan tidak berhenti di tengah jalan agar menimbulkan efek jera.

Polresta Tanjungpinang berhasil membongkar jaringan internasional dan melakukan penangkapan operator judi online. Empat pelaku ditangkap di rumah kontrakan, terancam denda miliaran rupiah.

DPR menilai pengungkapan markas judi online jaringan WNA itu menjadi alarm serius terhadap ancaman kedaulatan siber nasional.

DPR minta Polri memperkuat koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dan pihak yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.

Banyak kasus judi online di Indonesia menyasar kelompok rentan berpenghasilan rendah dan menengah.

Kasubdit 2 Siber Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Ferdy Saragih mengatakan, total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar.

Kasus ini bermula ketika Tim Cyber Patrol menemukan situs TAHU69 yang menyediakan berbagai permainan judi online, mulai dari casino, lotre, hingga judi bola.

Dua orang pelaku diantaranya adalah seorang mantan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Filipina inisial AT dan WY.