Makin Panas, Pendemo Depan Gedung DPR Emosi Lempar Kursi ke Pos Penukaran Identitas

Ketegangan meningkat antara massa dan aparat, di mana massa melemparkan batu kepada petugas yang kemudian membalas dengan tembakan gas air mata.

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025).

Unjuk rasa di depan Gedung DPR hari ini berujung ricuh.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kericuhan unjuk rasa DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, menjanjikan introspeksi dan menghormati hak berpendapat. Simak detailnya!

Polda Metro Jaya mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa pihak yang merusak fasilitas publik saat demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI Jakarta.

Unjuk rasa sejumlah aliansi masyarakat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/8), berujung ricuh.

Situasi sempat mencekam saat petasan diledakkan. Ledakan bikin membuat massa kaget.

Rupanya, pendemo menyiramkan besin dan menyulutkan dengan korek api. Tak ayal, besi-besi pagar menghitam karena si jago merah.

Demonstran kini sudah sampai menutup Tol Dalam Kota tepat di depan gedung DPR, Kamis (22/8) sore.

Massa pendemo yang murka nekat merobohkan tembok dan pagar Gedung DPR saat berunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada.

Situasi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, mulai memanas.

Di sisi kanan, massa membakar ban bekas dan melemparkan botol-botol ke arah barikade petugas yang berada di dalam kawasan Gedung DPR/MPR.

Menurut jadwal, aksi pertama digelar Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia di kawasan Cawan Selatan Monas, Gambir.

Kepolisian menegaskan tidak melarang demonstrasi dengan tidak mengganggu dan mencelakakkan orang lain.

Maka, penyampaian pendapat diminta dilakukan secara tertib, santun, serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum maupun merusak fasilitas publik.

Aksi yang berlangsung di salah satu titik lalu lintas utama tersebut sempat menyebabkan penutupan sementara ruas jalan menuju Jalan Ir. H. Juanda (Dago).

Nahdah menilai, alokasi anggaran negara selama ini belum banyak menyentuh kebutuhan fundamental.

Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan kepada pihak yang berwenang.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya memberi tindakan tegas kepada massa yang berbuat kericuhan.

Terlihat ketika polisi datang, massa langsung kocar-kacir ke berbagai arah. Polisi pun terus mengejar massa.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa keempat terdakwa, termasuk Delpedro, terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana penghasutan.

Soal sejumlah peserta aksi yang ditangkap, menurutnya, tindakan itu bukan karena petugas melawan masyarakat.

Penangguhan penahanan itu sudah dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025 lalu dengan sudah adanya kajian hukum.