MAKI Siap Bubar Jika Firli Bahuri Dijebloskan ke Penjara

Sejauh ini kasus pemerasan Firli terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) itu masih berjalan di tangan penyidik Polda Metro.

Kubu Firli menduga kasus yang disangkakan padanya dipaksakan.

Padahal kasus tersebut sudah hampir satu tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak ada kejelasan perihal berkas perkaranya.

Hal ini karena justru sebagai pimpinan lembaga antirasuah malah bekerjasama dengan tersangka.

Polda Metro memastikan, penanganan perkara berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

Polda Metro Jaya memberikan update pengusutan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Gugatan itu menyangkut penanganan kasus dugaan korupsi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mandek hingga sekarang.

Polisi menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo pada 21 November 2023.

Menurut Boyamin, sudah tidak ada alasan lagi bagi Karyoto untuk menunda penahanan Firli.

Sementara untuk berkas perkara Firli dikatakan Karyoto masih dalam tahap penyelesaian.

Kapolri percaya atas semua proses penyidikan yang dilakukan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto

Selain Kapolri dan Kapolda Metro, MAKI menggugat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Narendra Jatna.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan pernah mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku.

Firli Bahuri diduga bocorkan informasi penangkapan Hasto Kristiyanto, memicu kontroversi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penyidik masih berada pada tahapan untuk memenuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pencabutan gugatan dibacakan langsung kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar pada sidang gugatan perdana di PN Jaksel.

Kortas Tipidkor berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait kasus Firli Bahuri

Ade Safri Simanjuntak menegaskan, bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Firli.

Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman kasus yang tengah bergulir.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Isi dari SDB itu akan digunakan oleh KPK sebagai barang bukti dan menjadi upaya dalam hal pemulihan aset.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

KPK memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab.