Mabes Polri Segera Tindaklanjuti Perpres Penambahan Direktorat di Bareskrim

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hasil tersebut merupakan buah dari pembahasan percepatan reformasi Polri. Kapolri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden.

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Hal ini sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Polri (Perpol).

Dalam rapat panitia kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang digelar di Kompleks Parlemen,

Korps Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) adalah lembaga baru di Polri.

Perpres bernomor 122 Tahun 2024 merupakan perubahan kelima dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Hal itu menjadi penting seiring maraknya kasus kejahatan siber sehingga Polri memerlukan perbaikan dan penguatan struktur.

Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja Sekretariat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan penugasan personel di Arab Saudi untuk memperkuat perlindungan jemaah haji Indonesia.

Pertemuan ini menandai penguatan sinergi lintas sektor sekaligus perluasan peran Polri tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke wilayah Arab Saudi.

Ia menjelaskan bahwa keputusan ini untuk mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

Adhitia menyebut, perbuatan ketiga anggota tersebut menurunkan citra dan kehormatan institusi Polri.

Polda Sumatera Selatan mengungkap ladang ganja seluas 20 hektar dan menyita ratusan kilogram ganja di Empat Lawang

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan esensi Sinergitas Kamtibmas dari seluruh elemen bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk kejahatan siber dan misinformasi.