KSPI Nilai Munaslub Kadin Ilegal, Harap Polemik Segera Selesai

Anindya Bakrie sempat terpilih menjadi Ketum Kadin dalam Munaslub.

Polemik di tubuh Kadin Indonesia turut berimbas pada iklim ekonomi nasional.

Firlie mengklaim Kadin Indonesia secara AD/ART masih dipimpin oleh Arsjad Rasjid.

Video tersebut berisi ajakan Arsjad agar para anggota Kadin yang terpecah dapat mengesampingkan ego untuk membuat organisasi tersebut dapat bersatu kembali.

Munaslub Kadin yang dihelat pada Minggu (14/9) menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

Indef menilai seharusnya Kadin Indonesia satu suara karena kondisi perekonomian tengah menghadapi daya beli yang melemah.

Dalam konteks ketidakpastian yang melanda Kadin Indonesia, pergerakan saham yang terafiliasi dengan Arsjad menjadi perhatian.

Pelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.

Kubu Arsjad Rasjid melakukan upaya hukum atas penyelenggaraan Munaslub versi Anindya Bakrie.

Kudeta merupakan perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.

Arsjad Rasyid mengirimkan surat ke Presiden Jokowi pada Minggu, 15 September 2024.

Jokowi menyampaikan dirinya terbuka apabila Arsjad dan Anindya ingin bertemu.

Dia menjelaskan, pada tahun 2021, di tengah pandemi Covid-19, Kadin menghadirkan program vaksinasi gotong royong dan rumah oksigen.

Sekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Munaslub ini dipandang publik sebagai upaya anti-demokrasi untuk menggusur Arsjad Rasjid

Pelaksanaan Munaslub yang memenangkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum dianggap tidak sah.

Pelaksanaan Munaslub Kadin dianggap melanggar AD/ART.

Rosan meminta semua pihak menghormati pengurus Kadin daerah.

KSPI menginformasikan bahwa pada Mei 2026, terdapat ratusan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perayaan May Day tidak hanya di Jakarta, melainkan KSPI yang didukung Partai Buruh juga akan merayakan May Day secara serentak di kota-kota besar.

Said Iqbal menegaskan bahwa praktik merumahkan pekerja bukanlah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara formal, karena kontrak pekerja masih tetap berlaku.

Tiga konfederasi buruh terbesar menyatakan Dukungan Buruh Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, menolak penempatan Polri di bawah kementerian, serta mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan baru. Simak tuntutan lengkapnya!

Aksi pertama digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat dan selanjutnya ke Kantor Pusat PBB.

Mereka akan menyuarakan aspirasi di area Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.