Kronologi Terungkapnya Korupsi Bansos Presiden Jokowi Rugikan Negara Rp125 M, Berawal OTT Eks Mensos Juliari

Diketahui, untuk anggarannya berasal dari APBN tahun 2020 mencapai Rp753 miliar

Diketahui, untuk anggarannya berasal dari APBN tahun 2020 mencapai Rp753 miliar

Kronologi Terungkapnya Korupsi Bansos Presiden Jokowi Rugikan Negara Rp125 M, Berawal OTT Eks Mensos Juliari

Baru-baru ini tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus korupsi pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) milik Presiden Joko Widodo untuk penanganan saat Pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.

Kasus itupun merupakan hasil pengembangan daripada korupsi distribusi bantuan sosial saat penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020.

Di kasus itu pula, Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara pernah terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap terkait bansos Corona di Kemensos tahun 2020-2021 oleh penyidik KPK.

Antara kasus Bansos milik Presiden dengan Bansos Kemensos masih beririsan

"Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK Rabu (26/6).

"Sekarang di penyelidikan, pengadaan (Banpres). Terakhir itu kan (Bansos) yang didistribusi," lanjutnya.

Dalam catatan merdeka.com pada program Bansos versi Kemensos memiliki kegiatan Bantuan Sosial Beras (BSB) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Manfaat Harapan (PKH) dengan pelaksanaan Agustus sampai Oktober 2020.

Diketahui, untuk anggarannya berasal dari APBN tahun 2020 mencapai Rp753 miliar.

Dari program bansos Kemensos itu, hampir bersamaan juga ada program Bansos versi Presiden Joko Widodo untuk Wilayah Jabodetabek tahun 2020. Ivo Wongkaren lah salah satu vendornya sebagai pelaksana dengan menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (PT ALA).

Dia menggunakan sebuah gudang milik PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk proses pengepakkannya.

Di satu sisi, PT ALA memiliki jumlah paket yang lebih besar kebanding dengan vendor lainnya untuk pengerjaan Bansos Presiden berkat kedekatan dirinya dengan salah seorang di Kemensos.

Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.

Tessa kemudian membeberkan modus daripada Bansos Presiden oleh Ivo.

"Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.

Dari perhitungan sementara dari penurunan kualitas Banpres itu, negara, kata Tessa mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

"Kerugian sementara Rp125 milyar," pungkasnya.

Namun demikian, Tessa enggan untuk membeberkan peran dari pada Ivo.

Tessa menjelaskan dalam pengembangan kasus ini dilakukan secara simultan semenjak awal kasus ini diselidiki. Untuk perkara kali ini, penyidik bakal berfokus pada aset kerugian negara.

"Saat ini penyidik sedang berupaya untuk melakukan asset recovery di perkara ini," jelas Tessa.