KPK Periksa Eks Kajari Kabupaten Bekasi soal Kasus Bupati Ade Kuswara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.

KPK Panggil Eddy Sumarman, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik perubahan lokasi pemeriksaan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, terkait kasus korupsi Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang untuk efektivitas penyidikan.

Tak hanya Ade Kuswara yang terlibat kasus Tipidkor, melainkan beberapa pejabat atau kepala daerah di wilayah Bekasi yang juga terjaring.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik penyegelan rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap Bupati Bekasi.

Ade Kuswara diduga menerima uang hingga Rp14,2 miliar selama menjabat sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka suap ijon proyek senilai Rp9,5 miliar oleh KPK. Simak kronologi penangkapan dan pernyataan maafnya kepada warga Bekasi.

KPK menyatakan hanya membawa tujuh dari sepuluh orang yang ditangkap pada operasi tangkap tangan atau OTT terkait Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

Menurut KPK pihaknya masih terus mendalami kasus Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Diduga soal suap proyek di wilayahnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, total 10 orang sempat diamankan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapatkan pelatihan kampanye antikorupsi berbasis konten lokal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperkuat upaya pemberantasan korupsi di daerah.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Sidang kali ini mengungkap fakta baru sekaligus perdebatan sengit mengenai status aliran dana miliaran rupiah yang diterima oleh Ade Kuswara.

Mereka mendapatkan itu dari seorang pengusaha di Kabupaten Bekasi bernama Sarjan.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menekankan pentingnya Pengelolaan Dana Desa yang transparan dan bertanggung jawab menyusul kasus korupsi Rp2,6 miliar di Sumberjaya, memicu pertanyaan tentang pengawasan anggaran.