Kementerian Kehutanan Masuk 10 Besar Kementerian Berkinerja Baik, IPB: Wujud Konkret Tata Kelola Hutan

Bukti nyata dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University memberikan apresiasi terhadap capaian Kementerian Kehutanan yang berhasil masuk dalam daftar 10 besar kementerian berkinerja terbaik di Indonesia berdasarkan survei IndoStrategi Research and Consulting.

Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof. Naresworo Nugroho, menilai capaian tersebut sebagai bukti nyata dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

"Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University menyampaikan apresiasi atas capaian Kementerian Kehutanan yang menurut survei IndoStrategi masuk dalam jajaran 10 besar kementerian berkinerja terbaik di Indonesia. Pencapaian ini merupakan wujud konkret dari penguatan tata kelola kehutanan nasional yang semakin terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat," ujar Naresworo, Rabu (22/10).

Menurutnya, keberhasilan tersebut didukung oleh sejumlah faktor utama. Pertama, kebijakan yang fokus pada dampak sosial dan ekologis yang nyata, di antaranya melalui program Perhutanan Sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.

Faktor kedua adalah modernisasi tata kelola kehutanan berbasis digital dan geospasial, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Ia mencontohkan sistem seperti SIGAP, DSS "Jaga Rimba", dan One Map sebagai inovasi penting dalam manajemen data kehutanan nasional.

"Penekanan pada pencegahan karhutla dan manajemen risiko merupakan isu publik sensitif — keberhasilan di area ini terlihat oleh media dan stakeholder," kata Naresworo, menyoroti capaian Kementerian Kehutanan dalam menekan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan juga disebut menjadi faktor penting. Hal ini dilakukan melalui program pendidikan, penyuluhan, serta kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kehutanan, perguruan tinggi, dan lembaga riset.

"Penguatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan melalui pendidikan, penyuluhan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian," ujarnya.

Naresworo juga menyoroti pentingnya komunikasi publik dan sinergi lintas aktor, termasuk dengan parlemen, NGO, dan asosiasi kehutanan seperti APHI dan WWF, yang turut memperkuat visibilitas serta keberlanjutan program pemerintah di bidang kehutanan.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan kalangan akademik semakin kuat melalui wadah FOReTIKA (Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia) yang berperan menyatukan arah kebijakan, riset, dan pengembangan SDM rimbawan nasional.

"Kementerian Kehutanan juga dinilai berhasil memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi dan praktisi kehutanan. Forum komunikasi seperti FOReTIKA menjadi wadah penting untuk menyatukan arah kebijakan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia rimbawan di tingkat nasional," jelasnya.