Kemenko Perekonomian Gandeng Jasaraharja Putera Dorong Penguatan Manajemen Risiko Pariwisata

Penerapan perlindungan risiko yang komprehensif melalui asuransi pariwisata menjadi kebutuhan strategis.

Dalam upaya memperkuat ketahanan sektor pariwisata nasional yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama.

Seiring meningkatnya aktivitas wisata di destinasi prioritas nasional, penerapan perlindungan risiko yang komprehensif melalui asuransi pariwisata menjadi kebutuhan strategis guna memastikan kenyamanan wisatawan sekaligus keberlanjutan ekosistem pariwisata.

Sebagai wujud komitmen tersebut, telah diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) "Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo" dengan tema "Mendorong Optimalisasi Penerapan Asuransi Pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo". Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (17/12) di Jakarta.

FGD ini dihadiri oleh kementerian strategis lintas sektor sesuai mandat pengembangan destinasi pariwisata nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah daerah, serta perwakilan asosiasi pelaku usaha pariwisata dan transportasi. Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan dari Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Herfan Brilianto.

Dalam sambutannya, Herfan Brilianto menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko pariwisata merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan. Penerapan asuransi pariwisata dinilai sebagai faktor fundamental dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata di pasar global.

Ketersediaan perlindungan risiko yang komprehensif menjadi indikator utama standar kualitas, profesionalisme, serta kesiapan manajemen krisis dalam pengembangan sektor pariwisata.

"Asuransi wisata ini sangat terkait dengan upaya kita untuk membangun daya saing industri pariwisata di Indonesia," ungkap Herfan Brilianto.

Sesi utama FGD diisi dengan paparan narasumber yang membahas pengelolaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah, serta perspektif industri dalam penerapan asuransi pariwisata di Labuan Bajo. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif.

Pemilihan Labuan Bajo sebagai fokus Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 didasarkan pada statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yang sejalan dengan arah kebijakan RPJMN, serta karakteristik risiko pariwisata yang beragam.

FGD ini menjadi forum strategis yang melibatkan regulator, pemerintah, pelaku industri, dan asosiasi untuk merumuskan model penerapan asuransi pariwisata yang terintegrasi sebagai instrumen mitigasi risiko, sekaligus mendorong peningkatan standar keamanan dan keselamatan pariwisata di Labuan Bajo.

Dalam diskusi tersebut, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menegaskan bahwa asuransi pariwisata memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman bagi wisatawan serta meningkatkan kepercayaan terhadap destinasi wisata Indonesia.

"Penerapan asuransi pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola risiko yang mendorong profesionalisme, kepatuhan terhadap standar keselamatan, dan keberlanjutan industri pariwisata," ujarnya.

FGD ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata, Fadjar Hutomo, dengan menghadirkan narasumber utama Plt. Direktur Utama BPOLBF Dwi Marhen Yono, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat Stefanus Jemsifori, serta Ketua Bidang Kapal Cruise DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Roland Permana. Diskusi diperkuat oleh tanggapan dari Deputi Direktur Senior Pengaturan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Muhammad Anshori, Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Muh. Nurdin, serta Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.

Pemetaan Risiko Pariwisata

Pembahasan diskusi mencakup pemetaan risiko pariwisata, peran pemerintah pusat dan daerah dalam fasilitasi dan regulasi, kesiapan pelaku usaha, hingga skema implementasi pilot project asuransi pariwisata yang aplikatif dan terukur.

Melalui forum ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah konkret serta indikator keberhasilan pelaksanaan Pilot Project Asuransi Pariwisata 2026 di Labuan Bajo, termasuk mekanisme evaluasi dan penguatan koordinasi antarinstansi.

Hasil FGD jadi Rekomendasi Pemerintah Pusat

Hasil FGD akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan serta strategi implementasi asuransi pariwisata di destinasi prioritas lainnya.

PT Jasaraharja Putera menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif mendukung agenda pemerintah dalam pengembangan pariwisata nasional yang aman, inklusif, dan berkelanjutan melalui penyediaan solusi perlindungan asuransi yang andal serta kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan.