Kasus Perusakan Mobil Polisi di Depok, Dedi Mulyadi: Tindakan Premanisme Harus Dilawan

Terkait kasus tersebut sejumlah orang ditetapkan tersangka. Satu di antaranya adalah TS yang merupakan Ketua Ranting GRIB Jaya Harjamukti, Depok.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan negara harus melawan segala tindakan premanisme yang terjadi. Termasuk tindakan anarkis yang terjadi di Harjamukti, Cimangis di mana mobil polisi dirusak dan dibakar oleh sekelompok orang.

“Ya yang pertama bahwa kita ini kan bicara persoalan premanisme, karena kita bicara premanisme kita bicaranya premanismenya bukan kelembagaannya, karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya. Maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun harus dilawan oleh negara,” katanya, Selasa (22/4).

Diketahui bahwa dalam kasus tersebut sudah ditetapkan sejumlah tersangka, di mana satu di antaranya adalah TS yang merupakan Ketua Ranting GRIB Jaya Harjamukti, Depok. Dedi menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakuan bukan atas nama kelembagaan tetapi perorangan. Sehingga proses hukumnya berdasarkan perorangan, bukan hukum kelembagaan.

“Pertama bahwa tindakan itu kan sifatnya perorangan, bukan kelembagaan. Karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan,” ujarnya.

Dedi menyontohkan, ketika ada pegawai dinas melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, maka tidak berarti dinasnya dibubarkan. Terkecuali jika dinasnya sudah menyatakan diri.

"Selama bahwa itu tindakannya tindakan perorangan bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan bukan kelembagaan," tegasnya.

Dia menuturkan tidak menutup kemungkinan melakukan komunikasi dengan ormas yang dimaksud nantinya. Dikatakan, tujuan dibentuknya ormas adalah untuk konsolidasi dan mengorganisir orang yan memiliki tujuan dan visi yang sama.

"Ya ke depannya paling diajak bicara semua kelembagaan Gini tujuan dibangunnya ormas apa sih? Tujuan dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi, kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama. Pasti tujuan dan visinya nya baik, di AD/ART-nya pasti baik, untuk itu harus dilakukan pembinaan," ungkapnya.

Dengan demikian dia meminta agar ormas segera berbenah diri. Yaitu dengan mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Jika ditemukan anggotanya melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dilakuan pemecatan.

"Artinya, ormas-ormas segera mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme atau mengatasnamakan lembaganya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian pemecatan dan pembekuan kelembagaannya.

Satgas Anti Premanisme

Menyinggung peranan Satgas Anti Premanisme, Dedi mengatakan saat ini sudah berjalan yang di dalamnya ada unsur TNI-Polri. Dia menjelaskan kenapa ada unsur TNI di dalamnya, karena untuk membangun harmoni antara kedua duanya ketika melakukan penindakan TNI dan Polri pada sikap yang sama.

“Gini, kan Satgas anti premanisme kan di dalamnya komponen tentara dan polisi. Artinya ketika Kapolres Metro menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepolisian, sesungguhnya juga dia menjalankan tugas sebagai satuan tugas, kan begitu loh. Karena yang menjadi penyidiknya Serse kan sama, cuma pendekatannya adalah kalau di Satgas itu ada unsur TNI nya. Karena unsur TNI nya, untuk apa? membangun harmoni antara kedua duanya ketika melakukan penindakan TNI dan Polri pada sikap yang sama,” katanya.

Satgas ini sudah berjalan. Hanya saja dari sisi pembiayaan sedang dirumuskan teknisnya. Karena pembiayaan di TNI dan Polri terpisah sehingga sedang dirumuskan mengenai sisi pembiayaan di tiap kabupaten/kota.

“Sudah berjalan, kemudian dari sisi pembiayaan itu tadi kami sedang merumuskan teknik pembiayaannya ya kan. Karena ini kan Satgas terpisah dengan pembiayaan Polres, terpisah dengan pembiayaan Kodim, nah sehingga kami lagi merumuskan pembiayaan untuk setiap Kabupaten Kota, kan operasionalnya harus ada pembiayaannya, ada posko nya, ada mobil operasional tambahannya, kan ini yang akan ditata oleh kita,” ungkapnya.

Dikatakan pembiayaan tidak bisa dilaksanakan kemarin karena anggaran ini harus masuk di komponen perubahan anggaran. Karena kemarin ada pergeseran maka Kesbangpol Provinsi Jawa Barat sudah disarankan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi.

“Teknisnya sudah berjalan. Anda bisa lihat jalannya apa, jangan hanya melihat bahwa ada kasus di Depok ini. Lebaran kemarin, itu sudah nurun itu tanya lurahlurah yang minta-minta THR sampai ke perusahaan sudah turun total. Tindakan-tindakan pemerintah, aparat sangat cepat menangani kasus. Di Bekasi berapa orang yang ditahan, di kota Bandung berapa, kemudian di tempat lain, artinya bahwa dari sisi spirit itu sudah mulai menurun,” katanya,

Kendati di sisi lain, penurunan ini juga kan akan menimbulkan eskalasi adanya ketidakpuasan. Eskalasi ketidakpuasan ini akan mencari celah untuk melakukan maneuver. Dia mengaku sudah memahami kondisi tersebut.

“Untuk itu, bahwa problem yang terjadi bukan ketidakefektifan Satgas, justru mereka lagi mencari celah ruang manuver agar menjadi eksistensi dirinya tetap diakui. Saya ada nih, ini kan model-model begini ada. Sama dengan orang ketika teman-teman di kepolisian memahami terorisme, kan ada Satgas terorisme, kan tetap ada, kan tidak berarti bahwa tidak efektif, bisa jadi kalau tidak ada Satgas terorisme bomnya lebih gede, korbannya lebih banyak, kan gitu loh,” pungkasnya.