Kasus Perundungan di Donggala: Mengapa Keadilan Restoratif Jadi Pilihan Terbaik untuk Anak?

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Donggala berhasil menyelesaikan kasus perundungan antar pelajar melalui pendekatan Keadilan Restoratif, memastikan kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama.

Kasus perundungan yang melibatkan pelajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Desa Sumari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, telah berhasil diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian ini menggunakan mekanisme keadilan restoratif, sebuah pendekatan yang mengedepankan pemulihan hubungan dan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak-anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Donggala menjadi fasilitator utama dalam proses mediasi ini.

Moh Milhar Halili, Kepala DP3A Kabupaten Donggala, menjelaskan bahwa keputusan untuk menempuh jalur keadilan restoratif diambil karena korban dan pelaku masih di bawah umur. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari proses hukum formal yang berpotensi memberikan dampak negatif jangka panjang pada perkembangan psikologis anak. Dengan demikian, fokus utama adalah pada pemulihan dan edukasi, bukan hanya hukuman.

Proses penyelesaian ini juga melibatkan langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. DP3A Donggala segera menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan edukasi dan sosialisasi di MTs Desa Sumari. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga mencegah insiden serupa melalui peningkatan kesadaran dan pengawasan.

Penyelesaian Kasus Perundungan Melalui Keadilan Restoratif

Penyelesaian kasus perundungan di Desa Sumari ini menjadi contoh implementasi keadilan restoratif yang efektif dalam konteks anak-anak. DP3A Donggala menegaskan bahwa pendekatan ini dipilih karena mendasari kepentingan terbaik untuk anak, baik korban maupun pelaku. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian masalah tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan seringkali traumatis bagi anak.

Dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh DP3A, seluruh pelaku yang masih di bawah umur telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya. Korban, dengan didampingi pihak keluarga, juga telah menerima permintaan maaf tersebut dan memilih untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Ini menunjukkan adanya ruang untuk rekonsiliasi dan pemulihan hubungan.

Moh Milhar Halili menambahkan, “Jadi perkara yang melibatkan pelajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Desa Sumari itu diselesaikan dengan kekeluargaan sebab mengingat korban dan pelaku masih anak-anak, sehingga untuk proses perkaranya mendasari kepentingan terbaik untuk anak.” Pernyataan ini menggarisbawahi filosofi di balik keputusan penggunaan keadilan restoratif, yaitu fokus pada masa depan dan kesejahteraan anak.

Langkah Pencegahan dan Pendampingan Lanjutan

Selain penyelesaian kasus, DP3A Kabupaten Donggala juga mengambil langkah proaktif untuk mencegah insiden perundungan serupa di masa depan. Pihaknya segera melakukan edukasi dan sosialisasi di MTs Desa Sumari, tempat kejadian perundungan berlangsung. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para siswa serta guru tentang bahaya perundungan dan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

DP3A juga memastikan akan terus memberikan perlindungan dan pendampingan secara khusus kepada korban kasus perundungan tersebut. Pendampingan ini mencakup pemulihan secara fisik dan psikologis, yang sangat krusial bagi korban untuk kembali pulih dari trauma yang dialami. “Tugas kami salah satunya membantu pemulihan secara fisik dan psikologis terhadap korban, insyaaalah dalam waktu dekat ini korban kami jemput dari kediamannya di Desa Sumari,” ujar Moh Milhar Halili.

Komitmen ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tidak berhenti pada permintaan maaf, melainkan berlanjut pada upaya rehabilitasi dan dukungan berkelanjutan bagi korban. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat kembali beraktivitas normal dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah mengalami insiden perundungan.

Peran Pemerintah Daerah dan Keluarga dalam Pengawasan

Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, telah memberikan instruksi kepada Dinas Pendidikan setempat untuk menindaklanjuti penanganan peristiwa perundungan dan kekerasan ini. Bupati menekankan pentingnya evaluasi oleh pihak sekolah terkait perundungan peserta didik, terutama pada jam belajar mengajar. Ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap isu perundungan di lingkungan pendidikan.

Bupati Vera juga meminta pihak sekolah di seluruh Kabupaten Donggala untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Peningkatan pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan kondusif bagi seluruh peserta didik. Pengawasan yang ketat dapat menjadi deteksi dini terhadap potensi tindakan perundungan.

Selain peran sekolah, Bupati Vera Elena Laruni juga mengingatkan pentingnya keterlibatan aktif keluarga dan orang tua. Pengawasan serta pendidikan dalam ruang lingkup rumah dan keluarga memiliki peran vital dalam membentuk karakter anak dan mencegah mereka terlibat dalam tindakan perundungan. “Pengawasan ini bisa dilakukan dalam dua sisi yaitu lingkungan sekolah dan rumah, guna mencegah terjadinya aksi-aksi perundungan, kekerasan dan tindakan buruk lainnya,” tegasnya, menyoroti pentingnya sinergi antara lingkungan sekolah dan keluarga.

Sumber: AntaraNews