Dia belum mengungkapkan besaran PSO atau subsidi untuk pengguna LRT Jabodebek.
Dia mengatakan pemberian subsidi tarif ini penting untuk menarik masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi menjadi menggunakan moda transportasi massal.
"Itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat semuanya harus ada subsidinya," jelas Jokowi usai menjajal LRT Jabodebek Lin Bekasi di Statiun Dukuh Atas Jakarta, Kamis (10/8). "Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal," sambungnya.
merdeka.com
Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan bahwa kemacetan di Jabodetabek dan Bandung menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun. Dia menyampaikan hal ini harus diatasi salah satunya, dengan berpindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal.
"Jadi perpindahan dari moda transportasi, dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan karena kerugian kita per tahun hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung," tutur dia. "Setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali," sambung Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan nantinya tidak akan ada subsidi untuk harga tiket kereta cepat.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, pemerintah akan segera memutuskan tarif pastinya.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca Selengkapnya
Pemberian PSO agar tarif transportasi umum bisa lebih terjangkau.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, untuk mengurangi polusi.
Baca Selengkapnya
Diketahui, tarif normal LRT Jabodebek diputuskan sebesar Rp20.000 untuk jarak terjauh.
Baca Selengkapnya
Tarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.
Baca Selengkapnya
Persetujuan ini disampaikan saat Jokowi memimpin rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan Pertamax (RON 92) untuk dijadikan BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi