Jokowi Ungkap Biaya Bangun MRT Lebih Mahal dari Kereta Cepat
Pemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Pemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Jokowi Ungkap Biaya Bangun MRT Lebih Mahal dari Kereta Cepat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan mahalnya biaya pembangunan transportasi massal di Indonesia. Jokowi mencontohkan biaya pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp1,1 triliun per kilometer.
Namun, kata dia, biaya pembangunan MRT Jakarta saat ini semakin mahal yakni, Rp2,3 triliun per kilometer. Jokowi pun menanyakan apakah wali kota berani membangun MRT dengan APBD sendiri.
"Kalau kita bayangannya subway, LRT, MRT itu biayanya gede banget mahal. Saya sampai hafal. Waktu MRT dibangun pertama kali di Jakarta, dibangun itu per kilometer MRT yang bawah tanah itu Rp1,1 triliun per kilometer. Sekarang sudah Rp2,3 triilium per kilometer," kata Jokowi saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-XVII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
"Tolong tunjuk jari kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD nya? 1 kilometer Rp2,3 triliun," sambungnya.
Sementara itu, dia mengatakan biaya pembangunan LRT Jabodebek yang gerbongnya dibuat oleh PT INKA mencapai Rp600 miliar per kilometer. Selain itu, biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai Rp780 miliar per kilometer.
"Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari saya beri sepeda. Enggak ada yang mampu. Apalagi kereta cepat, itu juga justru lebih murah dari subway, kereta cepat itu Rp780 miliat per kilometernya," ujarnya.
Jokowi pun menawarkan moda transportasi massal lain yang biaya pembangunannya jauh lebih murah yaitu, atunomous rapid transit (ART). Moda transportasi ini merupakan kereta tanpa rel konvensional.
"Tidak pakai rel tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong, 2 gerbong, atau 1 gerbong. Nah ini jauh lebih murah," tutur Jokowi.
Dia menyampaikan pemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal tersebut. Jokowi menekankan pentingnya transportasi massal agar kota-kota di Indonesia tak mengalami kemacetan dalam beberapa tahun kedepan.
"Kalau ada APBD punya kemampuan tolong berhubungan dengan Pak Menteri Perhubungan. Bisa bagi-bagi 50-50, APBD 50 persen, APBN 50 persen misalnya," ucap Jokowi.
