JK Vs Agung Laksono Berebut PMI, Waketum Golkar: Contoh Tidak Baik

Hal itu ditegaskan JK usai mendapat validasi Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Setelah penyerahan surat pengesahan dari Kementerian Hukum, JK langsung menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum memastikan, ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang sah adalah Jusuf Kalla.

Dari kubu Agung Laksono menilai, ada yang janggal dalam proses di Munas. Ia kemudian membuat Munas tandingan.

Agung juga merespons Jusuf Kalla usai dirinya dicap ilegal dan melakukan pengkhianatan

Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar.

JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.

Perselisihan antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono membuat suasana Munas PMI ke-22 semakin tegang. Lalu, berapa gaji yang diterima oleh Ketua PMI?

JK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII.

Sempat terjadi kericuhan, ketika Munas tersebut berlangsung. Agung Laksono justru mendeklarasikan sebagai Ketua Umum PMI tandingan

Kisruh itu melibatkan dua calon ketua umum PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

JK tidak heran dengan tindakan Agung. Ia menyebut Agung pribadi yang kerap suka memecah belah hubungan organisasi.

Idrus menilai berbagai kebijakan strategis yang telah dirancang secara matang justru tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

Banyak warga yang khawatir stok BBM akan habis dalam waktu singkat setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut cadangan BBM ada 20 hari.

Idrus mengatakan Partai Golkar melihat lebih jauh terkait program MBG Presiden Prabowo.

Idrus menekankan, perjuangan membela kemerdekaan Palestina dan mengakhiri konflik dan krisis kemanusian di Gaza bukanlah sikap pragmatis jangka pendek.

IKA PMII mendesak Percepatan Muktamar PBNU demi menuntaskan konflik internal yang kian memanas, menekankan pentingnya penyatuan orientasi perjuangan Nahdlatul Ulama.

Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham menegaskan Bahlil Lahadia tak gentar menjaga muruah negara sesuai arahan Presiden, meski dihantam 'paradoks demokrasi' di media sosial.

Diketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, menyinggung terkait musuh negara.

Budi menegaskan PMI merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memiliki aturan tersendiri.

Jusuf Kalla dan Agung Laksono memperebutkan kursi ketua umum PMI.

Tindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Agung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan.