Bahlil Lahadia: Sosok Menteri yang 'Kebal Hinaan' Sejak Kecil, Golkar Pastikan Teguh Jaga Muruah Negara

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadia, tidak akan mundur sedikit pun dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Idrus Marham di Jakarta pada hari Sabtu, menyoroti komitmen Bahlil untuk menjaga muruah negara di tengah berbagai tantangan.

Menurut Idrus, sikap Bahlil Lahadia sangat sejalan dengan filosofi pemerintahan Presiden yang menempatkan ideologi dan falsafah bangsa, Pancasila, sebagai landasan utama kebijakan. Filosofi ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyadari bahwa Indonesia adalah rumah besar yang harus dirawat bersama dengan nilai-nilai kekeluargaan.

Perawatan tersebut dilakukan melalui gotong royong, kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, dan patriotisme, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Oleh karena itu, Idrus menilai serangan dan pembingkaian negatif di media sosial terhadap Bahlil Lahadia merupakan bentuk “paradoks demokrasi” di era keterbukaan informasi.

Komitmen Bahlil Lahadia dalam Menjaga Muruah Negara

Idrus Marham menggarisbawahi bahwa konstruksi berpikir Presiden Prabowo mendorong kesadaran akan pentingnya merawat Indonesia sebagai rumah besar bangsa. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, dan patriotisme, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Bahlil Lahadia di sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan keberhasilan nyata dan keberpihakan yang sangat tegas kepada rakyat. Kebijakan ini tidak ditujukan untuk kelompok tertentu, melainkan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Idrus menambahkan, Bahlil Lahadia selalu memiliki komitmen kuat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan kesadaran penuh akan tugasnya sebagai pembantu Presiden. Cara berpikir ini membuat Bahlil tetap konsisten dalam lingkaran kebijakan sebagai pembantu Presiden.

"Paradoks Demokrasi" dan Serangan di Media Sosial

Menurut Idrus Marham, serangan dan pembingkaian negatif di media sosial terhadap Bahlil Lahadia adalah bentuk “paradoks demokrasi” di era keterbukaan informasi. Dia menekankan pentingnya memperjuangkan keadilan dengan cara yang adil dan demokrasi dengan cara yang demokratis.

“Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis. Memperjuangkan cita-cita mulia dengan ketulusan dan niat baik, bukan dengan fitnah dan kebencian," ungkap Idrus. Hal ini menegaskan bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif dan berdasar.

Sebelumnya, sejumlah akun media sosial dianggap telah menghina Bahlil Lahadia, dengan unggahan yang dinilai melanggar Pasal 27 dan 28 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

Respons Pribadi Bahlil Lahadia Terhadap Hinaan

Bahlil Lahadia sendiri telah buka suara menanggapi meme dan komentar negatif yang menyerang dirinya secara pribadi di media sosial. Ia menceritakan bahwa dirinya sudah terbiasa dihina sejak kecil, sebuah pengalaman yang membentuk karakternya.

“Pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Saya kan bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, saya hanya anak kampung, jadi hinaan itu sudah biasa sejak saya SD,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10).

Meskipun demikian, Bahlil Lahadia menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan pihak mana pun mengintervensi arah kebijakan negara, terutama di bidang energi dan sumber daya mineral. Komitmen ini sejalan dengan arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto.

Klarifikasi Golkar Mengenai Langkah Hukum Organisasi Sayap

Dua organisasi sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin (20/10). Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Bahlil Lahadia.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa AMPG dan AMPI baru sebatas melakukan konsultasi hukum dan belum mengajukan laporan resmi. Langkah ini menunjukkan adanya respons dari kader muda Golkar terhadap isu pencemaran nama baik pemimpin mereka.

Namun, Idrus Marham menegaskan bahwa langkah tersebut sama sekali bukan perintah dari Partai maupun dari Bahlil Lahadia. “Tidak ada kebijakan partai untuk melapor, apalagi perintah dari Ketua Umum. Ini murni ekspresi semangat anak muda yang ingin menjaga muruah organisasi dan pemimpinnya,” tutur Idrus.

Sumber: AntaraNews