Idrus Marham Dorong Peningkatan Kualitas Komunikasi Kebijakan Pemerintah

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menyoroti kinerja pembantu dan juru bicara yang membuat program Presiden Prabowo Subianto sering menjadi sasaran kritik dari masyarakat. Idrus menilai berbagai kebijakan strategis yang telah dirancang secara matang justru tidak tersampaikan dengan baik kepada publik

Idrus mengatakan, persoalan utama kinerja Kabinet Prabowo-Gibran bukan terletak pada substansi kebijakan. Ia meyakini arah kebijakan pemerintah sudah memiliki fondasi kuat, mulai dari sisi ideologi, falsafah bangsa, konstitusi hingga azas kebersamaan sebagai Bangsa Majemuk. Namun, kelemahan dalam komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami oleh masyarakat.

"Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” ujar Idrus di Cafe H Alif Makassar, Minggu (28/3).

Idrus menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik akan melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Kritik yang muncul pun, kata dia, bukan karena kebijakan itu keliru, melainkan karena tidak dijelaskan secara komprehensif sejak awal.

"Pandangan sejumlah kalangan, termasuk Said Didu, yang menilai niat baik presiden perlu diapresiasi. Tetapi harus diikuti dengan implementasi konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Idrus.

Mantan Menteri Sosial ini memaparkan, jika dilihat secara objektif, pemerintahan Prabowo memulai langkahnya dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan Falsafah bangsa. Komitmen itu tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai rumah besar bersama.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi.

Selain itu, pemerintah disebut telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM di satu sisi, dan disisi lain, Presiden sangat konsern menghilangkan Serakanomics.

“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” kata dia.

Namun demikian, Idrus kembali mengingatkan bahwa kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah, kata dia, harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.

"Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Idrus secara spesifik menyoroti peran para pembantu presiden, terutama menteri dan juru bicara. Ia menilai keduanya belum optimal dalam menjelaskan narasi kebijakan dan tidak kongkret menerjemahkan arah kebijakan presiden kepada publik.

“Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Juru bicara harus secara krestif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” tegasnya.

Ia menambahkan, para menteri juga harus lebih cerdas dalam menerjemahkan kebijakan strategis presiden ke dalam program-program konkret yang mudah dipahami masyarakat.

Ia menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif. Penjelasan sering kali baru muncul setelah kebijakan menjadi polemik di ruang publik.

“Harusnya dijelaskan lebih dulu, lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” ujarnya.

Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah. Ia menyebut dukungan tersebut merupakan bagian dari arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo,” kata Idrus.

Idrus menegaskan, Bahlil meminta seluruh jajaran Golkar harus selalu berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Partai Golkar harus Total menjadi bagian terdepan untuk memastikan bahwa kebijakan presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif dapat dipahami rakyat,” ucapnya.