Jakarta Ditetapkan PBB Jadi Kota Terpadat, DPRD Usulkan Jalan Berbayar di Perbatasan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menobatkan Jakarta menjadi kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menobatkan Jakarta menjadi kota terpadat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 42 juta. Jumlah ini menempatkan posisi Jakarta di atas Tokyo yang selama ini menjadi kota terpadat di dunia.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai, kepadatan penduduk itu berpotensi menimbulkan masalah sosial, salah satunya masalah kemacetan dan polusi. Terlebih, secara administrasi jumlah itu bukan lah warga Jakarta secara keseluruhan, melainkan warga dari berbagai daerah penyangga.

“Jadi Jakarta ini penduduknya 11,6 juta, tapi bisa bertambah kalau siang hari,” kata Khoirudin dalam keterangannya, dikutip Senin (1/12).

Penerapan Jalan Berbayar

Menurutnya, banyaknya warga yang beraktivitas di Jakarta pada siang hari itu tentu membuat Jakarta menjadi macet. Oleh karenanya, DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah membahas rencana untuk menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Khoirudin menjelaskan, telah berdiskusi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung mengenai penerapan ERP. Rencananya ERP di Jakarta bakal diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

“Jadi, saya baru diskusi dengan Pak Gubernur tentang ERP, di mana jalan Thamrin dan Sudirman mau dipakai jalan berbayar,” kata dia.

Meski begitu, Khoirudin berpandangan lain. Dia bilang, rencana penerapan ERP di jalan yang berada di pusat kawasan bisnis Jakarta itu tidak akan berdampak banyak mengatasi kemacetan. Pasalnya, orang dari berbagai daerah akan tetap masuk ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi.

“Sebenarnya kalau mau membatasi kendaraan, jangan di dalam kota. Jalan-jalan yang akan memasuki Jakarta, jalan yang ke arah Jakarta, dari timur, dari barat, dari selatan, ya, mereka harus bayar,” ungkapnya.

Dia berujar, penerapan ERP di perbatasan Jakarta akan berdampak signifikan dalam mengurangi kemacetan. Namun, Pemprov DKI Jakarta juga dinilai perlu menyiapkan layanan transportasi publik yang mumpuni, agar masyarakat tetap bisa beraktivitas di Jakarta dengan mudah tanpa menggunakan kendaraan pribadi.

“Kita harus sediakan angkutan umum, biar mereka bisa menggunakan kendaraan umum. Jangan sampai masuk ke Jakarta kendaraannya menambah macet dan menambah polusi,” ujar Khoirudin.