Gubernur Pramono Respons Penolakan Warga Terkait Pembangunan Krematorium di Kalideres

Warga Kalideres menolak keras pembangunan krematorium. Tidak ada sosialisasi bahkan pemilknya pun tidak jelas. Warga khawatirkan dampak jangka panjang.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan tanggapan mengenai aksi protes yang dilakukan oleh warga RW 19 Kompleks Citra 2, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, terkait pembangunan dua krematorium di area tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui adanya masalah pembangunan krematorium setelah melihat demonstrasi yang dilakukan oleh warga di Citra Garden 1 dan Citra Garden 2. Pramono berjanji untuk segera menyelidiki persoalan ini lebih lanjut.

“Untuk krematorium, saya akan dalami. Saya memang juga melihat ketika ada warga di Citra Garden 1 dan 2 yang kemudian mereka melakukan protes,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Senin (23/2).

Pramono menegaskan akan memeriksa secara menyeluruh mengenai legalitas pembangunan tersebut, termasuk kesesuaian izin dengan tata ruang dan dampaknya bagi masyarakat di sekitarnya. “Itu saya akan dalami dulu, apakah perizinannya dan izinnya sudah ada, karena saya terus terang juga kaget ketika ada demo-demo itu,” tambahnya.

Protes Warga

Ratusan warga RW 19 Kompleks Citra 2, Kelurahan Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, melakukan aksi protes yang kuat terhadap pembangunan rumah abu dan krematorium di kawasan padat penduduk tersebut.

Kuku Muliyanto, seorang tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa dari total 2.000 kepala keluarga, tidak ada satu pun yang dilibatkan dalam sosialisasi mengenai rencana pembangunan itu. Proyek ini tiba-tiba dimulai tanpa adanya papan informasi yang jelas mengenai izin bangunan dan pihak yang bertanggung jawab.

"Kami merasa tidak dianggap manusia. Tidak ada diskusi, tidak ada bocoran apa pun dari Pemda maupun kelurahan. Tiba-tiba tanggal 9 Februari alat berat masuk, paku bumi masuk," ujar Kuku saat dihubungi melalui telepon pada Sabtu (21/2).

Kuku juga menambahkan bahwa ada banyak alasan di balik penolakan warga terhadap pembangunan krematorium tersebut. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah lokasi bangunan yang dianggap berisiko, karena berdiri di samping Sekolah Dian Harapan (SDH), dekat dengan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), serta berada di tengah pemukiman yang padat.

"Titik letaknya sangat mengganggu. Pertama, ada pom bensin di sampingnya. Kedua, ada sekolah SDH. Ketiga, gerbang masuknya hanya berjarak 30 meter dari rumah warga, dan pemukiman padat hanya berjarak 100 meter. Ini sangat tidak masuk akal," tegas Kuku.

Dampak Jangka Panjang

Kuku menyatakan bahwa kekhawatiran warga selanjutnya berkaitan dengan dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan jika krematorium tersebut mulai beroperasi. Ia menyoroti beberapa isu, seperti polusi suara dari sirine ambulans yang akan beroperasi sepanjang hari dan potensi terjadinya kemacetan yang parah akibat iring-iringan jenazah.

Selain permasalahan lingkungan, Kuku juga menekankan dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar, terutama terkait penurunan nilai jual tanah dan bangunan.

"Bagi kami warga keturunan (Tionghoa), kalau ada rumah duka di dekat sini, nilai tanah pasti jatuh. Harga jual tidak akan sesuai NJOP lagi," imbuhnya.

Dalam pengamatannya, Kuku berpendapat bahwa proyek tersebut saat ini tampak tidak memiliki pengelola yang jelas. Ia mencatat bahwa tidak ada papan informasi yang menunjukkan siapa pemilik bangunan tersebut, sementara para pekerja di lokasi tampak bekerja di bawah pengawasan ormas.