Ganjar: Pemprov Jateng Cegah Kebocoran Rp1,2 Triliun Berkat Digitalisasi Keuangan

kata Susilo, Minggu (24/9/2023).

Menurut Susilo, inovasi Government Resources Management System (GRMS) yang diinisiasi dan sudah dijalankan Ganjar Pranowo berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan kebermanfaatan anggaran.

"Misal dimanfaatkan untuk membangun jembatan, jalan, atau pasar. Dampaknya bisa menumbuhkan simpul-simpul perekonomian baru. Pertumbuhan ekonomi otomatis terdorong," kata Susilo yang juga pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

Seperti diketahui, GRMS adalah bangunan sistem aplikasi terintegrasi Pemprov Jateng.

Muara dalam sistem ini adalah integrasi antardata di dalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan.

GRMS merupakan sistem manajemen sumber daya pemerintah yang terintegrasi dan terpusat.

Sistem itu digunakan instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola dan memonitor sumber daya pemerintah agar lebih efektif dan efisien.

Dengan terintegrasi dan terpusat, GRMS memudahkan instansi pemerintah mengambil keputusan, serta memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Hal itu juga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi dan penyelewengan di Provinsi Jateng.

Ada beberapa elemen penting dari GRMS Provinsi Jateng, antara lain e-Budgeting yakni aplikasi penganggaran yang memungkinkan instansi pemerintah untuk mengelola anggaran secara terintegrasi dan real time, mempercepat proses perencanaan anggaran, dan meminimalkan kesalahan.

Kemudian, e-Planning yakni aplikasi perencanaan yang membantu instansi pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu untuk mempercepat proses perencanaan.

Selain itu, ada juga aplikasi e-Procurement yaitu aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta meminimalisasi risiko tindakan korupsi dan penyelewengan.